MUI Nyatakan Vape Haram, Menperin Sarmuji Buka Suara soal Nasib Industri Rokok Elektrik

Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji angkat bicara menanggapi fatwa haram Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap seluruh aktivitas yang berkaitan dengan rokok elektrik atau vape. Menurutnya, keputusan tersebut berada di luar kewenangan Kementerian Perindustrian sehingga pihaknya memilih menghormati.

"Kita hargai saja kan orang punya perspektif yang macam-macam, punya tinjauan di luar pagar Kementerian Perindustrian, kan kita enggak bisa campuri itu," ujar Sarmuji saat ditemui di Mal Grand Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa (10/11).

Meski demikian, Sarmuji memastikan kementeriannya akan segera berkoordinasi dengan pelaku industri rokok elektrik. Langkah itu dilakukan untuk membahas dampak fatwa tersebut terhadap kelangsungan bisnis vape ke depan.

Politikus Partai Golkar itu menegaskan Kementerian Perindustrian tidak memiliki kapasitas untuk menganulir ketetapan MUI. "Nanti kita koordinasikan seperti apa, tetapi fatwa haram itu kan enggak bisa terus Kementerian Perindustrian mengeluarkan fatwa halal," kata Sarmuji.

Fatwa haram MUI mencakup penggunaan, penyalahgunaan, produksi, hingga perdagangan vape. Ketentuan itu tertuang dalam Fatwa Komisi Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik atau Vape.

Dokumen tersebut ditandatangani Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh bersama Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Fatwa Dr KH Aminuddin Yaqub. Fatwa itu juga diketahui Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan di Jakarta pada 6 November 2026.

"Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya," demikian isi fatwa seperti dikutip dari laman resmi MUI di Jakarta, Senin (9/11).

Dalam pertimbangannya, MUI menilai penggunaan rokok elektrik menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat, baik dari aspek kesehatan maupun sosial. Rokok elektrik dijelaskan sebagai perangkat bertenaga baterai yang memanaskan zat mengandung nikotin, gliserin, dan perasa hingga menghasilkan uap untuk dihirup.

MUI juga menyoroti kandungan nikotin dalam vape yang dinilai bersifat adiktif dan berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap sistem saraf serta kesehatan tubuh secara keseluruhan. Ketentuan haram tidak hanya berlaku bagi pengguna, tetapi juga mencakup penyalahgunaan vape untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Poin kedua dan ketiga fatwa secara tegas menyatakan penyalahgunaan, produksi, maupun perdagangan rokok elektrik hukumnya haram.