Pelindo Incar 40 Persen Kapal yang Belum Singgah ke Singapura dan Malaysia lewat Dumai Hub

Indonesia melalui PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo menyiapkan langkah untuk ikut ambil bagian dalam lalu lintas kapal di Selat Malaka. Langkah ini diarahkan untuk menyaingi dominasi Singapura dalam pengelolaan kapal di kawasan tersebut.

Direktur Pengembangan Usaha Pelindo Prasetyo menyebut pihaknya menargetkan menyerap 40 persen pangsa pasar kapal pengiriman yang selama ini belum berlabuh di pelabuhan milik Singapura maupun Malaysia. Target itu menjadi bagian dari eksekusi program strategis Dumai Transshipment Hub.

"Ada sekitar 40 persen (kapal) yang belum masuk ke Singapura Transshipment di Singapura maupun di Malaysia. Itu yang mau kita ambil," ujar Prasetyo dalam acara bertajuk Peta Jalan Kemandirian Ekonomi Indonesia di Jakarta Selatan, Senin (9/11).

Menurut Prasetyo, secara historis peran Indonesia dalam melayani lalu lintas maritim di Selat Malaka sangat minim. Padahal, setiap tahun ada sekitar 110 ribu kapal yang melintasi perairan strategis tersebut. Merger di tubuh Pelindo pun dimanfaatkan perusahaan untuk mulai ikut melayani kapal-kapal itu.

Meski menargetkan pangsa pasar baru, Prasetyo menegaskan langkah bisnis ini tidak dimaksudkan untuk merebut pasar yang sudah dikuasai negara tetangga. Ia menjelaskan sekitar 60 persen kapal masuk ke Singapura maupun Malaysia, sehingga 40 persen yang belum masuk ke kedua negara itu yang akan dilayani.

Dalam rencana pengembangan Dumai Transshipment Hub, Pelindo menargetkan proyek ini dikembangkan secara bertahap dengan target operasional awal pada 2030. Pelindo juga telah mengusulkan agar proyek tersebut dijadikan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Usulan itu disambut positif oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy. Kementerian PPN/Bappenas saat ini tengah mengkaji usulan penetapan Dumai Transshipment Hub sebagai PSN.

Kajian tersebut difokuskan untuk menilai kesesuaian proyek dengan kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Selain itu, kajian mencakup pemenuhan kriteria PSN sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2025.