BSU 2026 Hanya untuk Gaji di Bawah Rp3 Juta, Pekerja Rp10 Juta Masuk Skema Pajak Baru

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan Bantuan Subsidi Upah 2026 hanya menyasar pekerja bergaji di bawah Rp3 juta per bulan. Sementara pekerja berpenghasilan hingga Rp10 juta masuk perluasan insentif PPh Pasal 21 DTP. Data calon penerima masih difinalisasi di Kementerian Keuangan sebelum divalidasi dan diverifikasi, termasuk cleansing data dari BPJS Ketenagakerjaan.

Nov 09, 2026 - 20:01
Updated: 9 hours ago
0
BSU 2026 Hanya untuk Gaji di Bawah Rp3 Juta, Pekerja Rp10 Juta Masuk Skema Pajak Baru
BSU 2026 Hanya untuk Gaji di Bawah Rp3 Juta, Pekerja Rp10 Juta Masuk Skema Pajak Baru

Pemerintah memastikan Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2026 tidak diberikan secara sembarangan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bantuan tersebut hanya ditujukan bagi pekerja dengan penghasilan di bawah Rp3 juta per bulan.

"BSU kan di bawah Rp3 juta, pokoknya semua yang di bawah Rp3 juta itu akan diberikan BSU ya, sekarang datanya masih diproses di Kemenaker," ujar Airlangga saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (9/11).

Menurut Airlangga, BSU dan insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah atau DTP memiliki kelompok sasaran yang berbeda. Pemerintah menyiapkan perluasan insentif pajak bagi pekerja berpenghasilan lebih tinggi, termasuk kelompok kelas menengah.

Airlangga menyebut ada sekitar 13 juta pekerja dengan penghasilan di bawah Rp10 juta yang menjadi target perluasan insentif PPh Pasal 21 DTP. Kelompok inilah yang nantinya mendapat fasilitas pajak, bukan BSU.

Di sisi lain, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan komposisi penerima BSU, termasuk porsi pekerja kelas menengah dari data awal sekitar 13 juta calon penerima, belum dapat dipastikan. Menurutnya, data tersebut masih dalam proses finalisasi di Kementerian Keuangan.

Setelah finalisasi rampung, pemerintah akan melakukan validasi dan verifikasi untuk memastikan data akhir penerima bantuan. "Itu kan data awal. Saat ini prosesnya masih di Kementerian Keuangan untuk finalisasi. Nanti datanya pasti kita validasi dan verifikasi lagi. Dari situ baru kita dapat data finalnya seperti apa," kata Yassierli di Jakarta.

Yassierli juga belum merinci kesiapan penyaluran BSU. Pemerintah masih menyiapkan program tersebut dan menunggu lini masa pelaksanaannya. Untuk ketepatan sasaran, data calon penerima dari BPJS Ketenagakerjaan akan melalui proses pembersihan atau cleansing sebelum ditetapkan.

"Sejauh ini masih di Kementerian Keuangan. Nanti data dari BPJS Ketenagakerjaan akan kita cleansing," ujarnya.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Wow Wow 0
Sad Sad 0
Angry Angry 0

Comments (0)

User