Menko Pangan Bantah Isu Moratorium Ritel Modern, Tegaskan KDKMP Bukan Pesaing Minimarket

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan pemerintah tidak menerapkan moratorium perizinan ritel modern di seluruh Indonesia. Pemerintah tetap membuka ruang bagi pertumbuhan bisnis ritel, dengan tetap menghormati kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur tata ruang dan kegiatan usaha.

Penegasan itu disampaikan Zulkifli saat menghadiri National Summit Hari Ritel Nasional 2026 yang digelar Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) di Bandung, Rabu (11/11). Acara tersebut mengusung tema "Ritel Indonesia Maju - Menguatkan Produk Bermutu, Menggerakkan Ekonomi Indonesia".

Menurut Zulkifli, sektor ritel memegang peran penting dalam menghubungkan berbagai mata rantai ekonomi, mulai dari petani, nelayan, produsen, industri, hingga konsumen. Keberadaan ritel modern dinilai mampu memperluas akses pasar bagi produk dalam negeri.

Karena itu, perusahaan ritel didorong tidak hanya berorientasi pada penjualan, tetapi juga berperan dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Peran tersebut dapat diwujudkan melalui pembinaan pemasok, pendampingan usaha, peningkatan standar mutu, hingga perluasan jaringan pemasaran sehingga produk lokal lebih berpeluang masuk ke pasar ritel modern.

Zulkifli juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas produk dalam negeri agar mampu bersaing. Sejumlah aspek yang perlu diperhatikan meliputi standar keamanan pangan, kualitas produk, kontinuitas pasokan, kemasan, pelabelan, hingga ketertelusuran.

Di sisi lain, pemerintah mendorong kolaborasi antara ritel modern dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Zulkifli menegaskan keberadaan koperasi tersebut bukan untuk menjadi pesaing ritel modern.

"KDKMP bukan minimarket dan tidak dibangun untuk berhadapan atau bersaing dengan ritel modern," ujar Zulkifli.

KDKMP diposisikan sebagai infrastruktur ekonomi desa yang memiliki fungsi strategis dalam mendukung distribusi barang bersubsidi, komoditas strategis, program stabilisasi pasokan dan harga pangan, serta penyaluran bantuan pemerintah. Selain itu, koperasi desa diharapkan menjadi offtaker atau penampung hasil produksi masyarakat, sehingga dapat memperkuat rantai pasok sekaligus membuka akses pasar lebih luas bagi petani, nelayan, dan pelaku UMKM.

Zulkifli mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, BUMN, pemerintah daerah, asosiasi usaha, hingga pelaku ritel, untuk memperkuat kolaborasi dari hulu hingga hilir. Menurutnya, kemajuan sektor ritel tidak cukup diukur dari bertambahnya jumlah gerai atau meningkatnya transaksi, tetapi juga harus berdampak pada penguatan produsen lokal, perluasan pasar UMKM, keterjangkauan pangan, serta peningkatan daya saing produk Indonesia.