Maladewa Tegaskan Larangan Tanpa Syarat bagi Pemegang Paspor Israel Masuk ke Negaranya

Maladewa menegaskan kembali kebijakan larangan masuk bagi pemegang paspor Israel. Presiden Maladewa Mohamed Muizzu menyatakan bahwa rancangan undang-undang imigrasi yang diusulkan pemerintah akan menetapkan larangan tanpa syarat bagi pemegang paspor Israel untuk masuk ke wilayah negaranya, terlepas dari perkembangan situasi di masa depan.

Pernyataan itu disampaikan Muizzu dalam konferensi pers pada Senin. Ia menjelaskan bahwa usulan sebelumnya hanya bertujuan melarang masuknya pemegang paspor Israel sampai Israel mengakhiri apa yang disebutnya sebagai genosida terhadap rakyat Palestina. Namun, rancangan undang-undang baru ini akan membuat pembatasan tersebut berlaku tanpa syarat apa pun.

Muizzu menyebut tindakan Israel terhadap rakyat Palestina sebagai genosida. Menurutnya, mengizinkan pemegang paspor Israel masuk ke Maladewa merupakan hal yang tidak dapat diterima. Pernyataan itu dikutip dari Middle East Monitor.

Dalam kesempatan tersebut, Muizzu juga menegaskan kembali dukungan negara kepulauan di Samudra Hindia itu terhadap perjuangan Palestina. Ia menyatakan pemerintah telah secara konsisten mempertahankan pendiriannya di berbagai forum internasional maupun melalui jalur hukum.

Muizzu menambahkan bahwa rancangan undang-undang imigrasi yang diusulkan telah disusun untuk mencerminkan posisi pemerintah terkait masalah tersebut. Langkah ini mempertegas sikap Maladewa yang menolak kehadiran pemegang paspor Israel di negaranya.

Sebelumnya, Maladewa telah melarang pemegang paspor Israel masuk ke wilayahnya pada April 2025. Larangan itu berlaku setelah Muizzu meratifikasi perubahan Undang-Undang Imigrasi yang disahkan oleh parlemen.

Saat itu, Muizzu mengatakan keputusan tersebut mencerminkan solidaritas negara itu terhadap rakyat Palestina serta penentangannya terhadap agresi militer Israel di Gaza. Pembatasan awal tersebut memang dikaitkan dengan tindakan Israel di Gaza.

Kini, rancangan undang-undang yang baru diusulkan berupaya menjadikan larangan tersebut bersifat tanpa syarat, terlepas dari perkembangan apa pun di masa depan. Maladewa secara konsisten mendukung pembentukan negara Palestina yang merdeka berdasarkan perbatasan sebelum tahun 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, sejalan dengan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa.