Spanyol Memanas: Jutaan Pekerja Mogok, Toko Dijarah dan Kerusuhan Meluas

Gelombang demonstrasi besar melanda Spanyol pada Rabu (11/11) malam waktu setempat dan berujung ricuh. Di sejumlah kota, massa menyerbu dan menjarah toko-toko, sementara jutaan pekerja di berbagai wilayah melancarkan mogok kerja sebagai bentuk protes terhadap krisis perumahan yang kian memburuk. Aksi ini berlangsung hanya tiga pekan sebelum pemilihan umum digelar.

Mogok kerja selama 24 jam yang dimulai sejak tengah malam itu menjadi yang terbesar dalam 14 tahun terakhir di Spanyol. Dampaknya terasa luas: transportasi umum lumpuh, sementara berbagai bisnis, pabrik, dan toko terpaksa mengurangi operasional atau menutup pintu sama sekali di negara dengan ekonomi terbesar keempat di zona euro tersebut.

Sejumlah insiden dilaporkan mewarnai jam-jam awal aksi. Di Barcelona, kota terbesar kedua Spanyol, massa memblokir jalan menggunakan ban yang dibakar. Sementara di pinggiran Madrid, bentrokan terjadi antara peserta mogok dan aparat kepolisian di dekat pasar grosir utama.

Dua serikat pekerja utama yang menyerukan aksi ini, UGT dan CCOO, melaporkan partisipasi luas sejak awal. Menurut mereka, terjadi penghentian kerja yang signifikan di sektor-sektor strategis, dengan tingkat partisipasi mencapai 90 persen di sektor otomotif dan pelabuhan. Namun, organisasi yang mewakili para pemimpin bisnis, CEOE, menilai dampak aksi bervariasi tergantung wilayah dan bidang pekerjaan, dengan partisipasi yang tergolong rendah di sebagian besar sektor.

Aksi mogok ini merupakan buntut dari gelombang protes nasional terkait akses terhadap perumahan. Protes tersebut dipicu oleh peristiwa penggusuran pada September terhadap Maricarmen Abascal, seorang pensiunan berusia 87 tahun di Madrid, yang meninggal dunia beberapa hari setelahnya. Peristiwa itu memantik kemarahan publik dan mendorong serikat pekerja menyerukan mogok kerja besar-besaran.

Dengan situasi yang memanas menjelang pemilu, aksi ini menjadi tekanan tersendiri bagi pemerintah Spanyol. Kerusuhan dan penjarahan menambah kekhawatiran akan stabilitas keamanan, sementara tuntutan soal akses perumahan yang layak semakin sulit diabaikan.