DPR Soroti Isu BBM di Sejumlah Daerah, Pertamina Diminta Jaga Pasokan di Tengah Tekanan Global

Isu kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang sempat muncul di sejumlah daerah mendapat perhatian serius dari DPR. Setelah keresahan warga terkait ketersediaan BBM mengemuka, Pertamina bergerak cepat melakukan berbagai upaya hingga kondisi pasokan kembali normal. Langkah pemerintah dan Pertamina itu pun diapresiasi oleh parlemen.

Ketua Komisi XII DPR Bambang Patijaya menilai secara umum kasus kelangkaan BBM di sejumlah daerah telah berhasil diatasi. Menurutnya, antrean di SPBU memang berpotensi memicu kepanikan masyarakat, sehingga informasi yang jelas menjadi kunci agar publik memahami situasi sebenarnya.

"Masyarakat kita imbau untuk dapat memahami situasi. Tidak tergiring atau ikut-ikutan melakukan antrean BBM," kata Bambang saat dihubungi, Rabu (28/10). Ia juga meminta warga tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Dari sisi ketersediaan, anggota Komisi VI DPR Khilmi menegaskan pasokan BBM nasional dalam kondisi aman meski situasi geopolitik internasional berpotensi mengganggu rantai pasok energi. Berdasarkan informasi yang diterimanya, cadangan BBM nasional diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri hingga sekitar 21 hari.

Khilmi menyoroti persoalan BBM yang tidak hanya berkaitan dengan stok. Menurutnya, masih ada alokasi BBM yang seharusnya dinikmati masyarakat, tetapi justru dimanfaatkan pihak-pihak yang melakukan praktik ilegal. Ia juga mencontohkan antrean panjang di sejumlah SPBU di Bali yang lebih disebabkan kendala distribusi dan keterlambatan kapal pengangkut BBM.

"Biasanya pengiriman dari Hormuz ke Indonesia membutuhkan waktu sekitar 15 hari. Namun, sekarang bisa mencapai 45 hari. Artinya, ada tambahan waktu pengiriman sekitar 25 hari yang harus diantisipasi," ujarnya usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat Komisi VI dengan PT Pertamina (Persero) beserta subholding di Gedung Nusantara I, DPR RI, Jakarta, Kamis (12/1).

Wakil Ketua Komisi XII Dony Maryadi Oekon menambahkan, kondisi pasar energi global menjadi tantangan tersendiri bagi Pertamina. Banyak negara memilih tidak menjual stok minyak mereka demi ketahanan energi masing-masing, ditambah harga minyak mentah yang terus naik serta minimnya kapal armada pengangkut.

Meski begitu, Dony mengakui Pertamina telah berupaya menjaga stok BBM, termasuk melakukan negosiasi langsung ke negara penjual minyak serta mengontrol keberadaan depo di provinsi-provinsi dan meningkatkan tingkat suplai. Ia juga mengingatkan masyarakat agar bijak menggunakan energi dan tidak beralih ke BBM bersubsidi jika tidak berhak.

"Karena kasihan masyarakat yang berhak menerima subsidi akhirnya tergerus oleh mereka-mereka yang tidak berhak," kata Dony. Hal senada disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR Adisatrya Suryo Sulistio yang meminta masyarakat aktif mengawasi penyaluran BBM bersubsidi dan melaporkan indikasi penyelewengan melalui kanal pengaduan resmi.

Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) Tulus Abadi turut mengapresiasi komitmen Pertamina memastikan penguatan pasokan dan distribusi BBM. Ia menegaskan kepastian pasokan merupakan hak mendasar konsumen dan mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembelian berlebihan.

"Masyarakat juga punya tanggungjawab untuk menjaga stabilitas dan keandalan pasokan BBM, dan tidak perlu melakukan tindakan panic buying. Sebab tindakan panic buying justru bisa memicu keadaan semakin distortif, bahkan chaos," kata Tulus.