Dari Tanah Borneo ke Gerbang Minangkabau: Kisah Polwan Pertama yang Pimpin Polres Padang Pariaman

AKBP Riyana Purwasari, S.H., S.I.K., M.I.K., resmi memimpin Polres Padang Pariaman sebagai kapolres definitif. Perempuan kelahiran Tanah Borneo ini menorehkan sejarah sebagai salah satu dari empat polwan di Indonesia yang dipercaya memegang komando kewilayahan dalam mutasi besar Mabes Polri akhir Juli 2026. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) dan berhasil menjaga stabilitas keamanan di wilayah tersebut.

Perjalanan karier Riyana tidak lepas dari pengaruh kuat sang ibu, seorang polwan perintis berpangkat akhir AKBP, serta ayah yang juga berprofesi sebagai polisi. Sebagai anak sulung dari dua bersaudara, ia tumbuh dalam lingkungan disiplin dan seragam cokelat. "Sosok ibu menjadi inspirasi terbesar dalam perjalanan hidup saya," ujarnya kepada infosumbar, Senin (24/8).

Setelah lulus dari Akademi Kepolisian pada 2008 bersama Detasemen Parahita Raksaka, Riyana mengabdi di sejumlah daerah, mulai dari Polda Jawa Timur, Kalimantan Selatan, hingga Sumatra Barat. Pengalamannya sebagai auditor Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) di Direktorat Pengamanan Objek Vital membentuk ketajaman analisis dan integritasnya yang solid.

Memimpin Padang Pariaman bukan perkara mudah. Wilayah hukumnya mencakup 13 kecamatan dengan garis pantai panjang, jalur Lintas Sumatra menuju Padang Panjang–Bukittinggi, serta Bandara Internasional Minangkabau (BIM) sebagai pintu masuk utama Sumatra Barat. Untuk menyatu dengan masyarakat, Riyana mendalami budaya Minangkabau, termasuk membaca buku antropolog hukum Keebet von Benda-Beckmann berjudul "Goyahnya Tangga Menuju Mufakat: Peradilan Nagari dan Pengadilan Negeri di Minangkabau". Pendekatan kultural ini ia gunakan untuk merangkul tokoh adat, alim ulama, dan niniak mamak.

Di internal, Riyana menerapkan standar disiplin tanpa kompromi. Pengawasan diperketat untuk mencegah pelanggaran etik personel, sekaligus mempercepat penyelesaian perkara (crime clearance rate). Namun, perhatian terbesarnya tertuju pada perlindungan kelompok rentan, terutama perempuan dan anak yang kerap menjadi korban kejahatan asusila.

Salah satu langkah konkretnya adalah menggratiskan biaya visum et repertum bagi korban kekerasan seksual. "Mungkin bagi sebahagian orang nilainya tidak seberapa, namun bagi korban dengan ekonomi yang sulit hal ini akan sangat berarti," tuturnya. Langkah ini diharapkan menghilangkan hambatan biaya yang sering membuat korban enggan melapor.

Selain itu, edukasi kesehatan reproduksi dan kewaspadaan terhadap predator anak digencarkan hingga ke sekolah-sekolah dan pelosok nagari. Sebanyak 16 personel Polwan Polres Padang Pariaman disiagakan di posko ramah perempuan dan anak untuk memberikan pendampingan psikologis, konseling, dan pemulihan trauma.

Bagi Riyana, menjadi kapolres sekaligus ibu dan istri adalah harmoni. Ia membuktikan bahwa ketegasan penegakan hukum dan kepekaan nurani dapat berjalan beriringan dalam melayani masyarakat Padang Pariaman.