Buruh Kena PHK Bisa Kantongi Pesangon 9 Bulan Upah, Ini Rincian Aturan Barunya

Pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) kini memiliki payung hukum baru terkait hak pesangon. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang berlaku sejak 28 Oktober 2026 menegaskan kewajiban pemberi kerja membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja (UPMK), dan uang penggantian hak (UPH).

Dalam Pasal 232 ayat (1) beleid tersebut disebutkan bahwa pemberi kerja wajib membayar pesangon dan/atau UPMK serta UPH yang seharusnya diterima, dengan faktor pengali sesuai alasan PHK. Besaran pesangon utama diatur berjenjang berdasarkan masa kerja. Pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun berhak atas 1 bulan upah, meningkat bertahap hingga maksimal 9 bulan upah bagi mereka yang telah bekerja 8 tahun atau lebih.

Selain pesangon, pekerja juga berhak menerima UPMK yang diatur dalam Pasal 232 ayat (3). Nilainya mulai dari 2 bulan upah untuk masa kerja 3 hingga 6 tahun, hingga paling tinggi 10 bulan upah bagi masa kerja 24 tahun atau lebih.

Besaran kompensasi yang diterima buruh sangat bergantung pada alasan PHK. Jika perusahaan melakukan efisiensi, akuisisi, atau penggabungan dan pengusaha tidak bersedia menerima pekerja, buruh berhak atas pesangon 2 kali lipat dari ketentuan standar. Sementara itu, PHK akibat perusahaan tutup karena rugi dua tahun berturut-turut, pailit, atau force majeure dibayarkan 1 kali ketentuan. Adapun buruh yang memasuki usia pensiun memperoleh 2 kali uang pesangon dan 1 kali UPMK.

Undang-undang ini juga menegaskan sanksi pidana bagi pengusaha yang sengaja lalai membayar pesangon. Pasal 295 ayat (1) menyebutkan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak kategori IV. Jika pelanggaran dilakukan oleh perusahaan, denda meningkat menjadi paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI.

Mengacu KUHP/UU No. 1 Tahun 2023, denda kategori IV maksimal Rp200 juta, sedangkan kategori VI mencapai Rp2 miliar. Dengan demikian, perusahaan yang lalai memenuhi kewajiban ini terancam denda mulai dari Rp200 juta hingga Rp2 miliar.