Dana Hibah Rp25 Miliar untuk Yayasan Gus Iqdam Ditolak, Pemprov Jatim Ungkap Alasannya

Permohonan dana hibah senilai Rp25 miliar yang diajukan Yayasan Majelis Ta'lim Sabilu Taubah pimpinan Muhammad Iqdam Kholid atau Gus Iqdam kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk tahun anggaran 2027 resmi ditolak. Menurut pihak yayasan, dana tersebut rencananya dipakai membangun kawasan wisata religi dan edukasi manasik haji terpadu di Desa Karanggayam, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, Jawa Timur.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono membenarkan adanya proposal bantuan hibah dari yayasan tersebut. Kendati demikian, ia tidak merinci nominal yang diajukan. "Memang ada proposal, semua kalangan berhak mengajukan bantuan," ujar Adhy saat dikonfirmasi pada Senin (9/11).

Meski proposal itu masuk, Pemprov Jawa Timur memutuskan tidak memenuhinya untuk 2027. Menurut Adhy, pemerintah daerah harus selektif dalam menentukan penerima bantuan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. "Pemprov sejak awal memutuskan untuk selektif dan strategis, yang berdampak untuk masyarakat, menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang semakin berkurang. Untuk ST (Sabilu Taubah) di tahun 2027, tidak dipenuhi," jelasnya.

Selain ke Pemprov Jawa Timur, yayasan Gus Iqdam juga mengajukan permohonan bantuan sebesar Rp4,7 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Blitar untuk APBD 2027. Wakil Bupati Blitar Beky Herdihansah menyatakan usulan itu telah dibahas bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Blitar, namun nilainya dipangkas menjadi Rp2,3 miliar. "Jadi ke Pemda mengajukan Rp4,7 miliar. Cuma kemarin di rapat Banggar dipotong jadi Rp2,3 miliar," kata Beky kepada awak media.

Pemberian dana hibah yang bersumber dari APBD memiliki sejumlah ketentuan, salah satunya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam aturan itu, hibah didefinisikan sebagai pemberian uang, barang, atau jasa dari pemerintah daerah kepada pihak penerima yang telah ditetapkan peruntukannya, serta bersifat tidak wajib, tidak mengikat, dan tidak diberikan secara terus-menerus setiap tahun anggaran kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Permendagri 77/2020 menetapkan hibah dapat diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, BUMN, BUMD, badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia. Khusus untuk yayasan atau organisasi kemasyarakatan, ada sejumlah persyaratan administrasi yang harus dipenuhi, antara lain telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum, berkedudukan di wilayah administrasi pemerintah daerah terkait, serta memiliki sekretariat tetap di daerah tersebut.

Sementara itu, badan dan lembaga penerima hibah harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan, termasuk memiliki sifat nirlaba, sukarela, dan sosial serta memenuhi ketentuan administrasi dan domisili. Pemberian hibah juga tidak bisa dilakukan secara otomatis hanya karena suatu lembaga telah mengajukan proposal.

Pemerintah daerah wajib mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, prioritas penyelenggaraan urusan pemerintahan, serta asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, setiap pengajuan hibah tetap harus melalui proses evaluasi dan seleksi pemerintah daerah sebelum dapat dimasukkan dalam perencanaan dan penganggaran APBD.