Bupati Kolaka Timur Bantah OTT KPK, NasDem Tuntut Klarifikasi

Jakarta, 7 Agustus 2025 — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya angkat bicara mengenai isu operasi tangkap tangan (OTT) yang terjadi di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. Ketua KPK, Setyo Budiyanto, memberikan penjelasan bahwa benar telah terjadi OTT, namun pihaknya belum menyebut secara spesifik siapa saja yang terlibat dalam penangkapan tersebut.

“Yang kami konfirmasi hanya bahwa memang ada OTT yang dilakukan di wilayah Sultra. Kami belum pernah menyatakan siapa saja yang tertangkap,” ujar Setyo kepada awak media.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa penyidik KPK saat ini telah mengamankan sejumlah pihak, baik dari unsur swasta maupun Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun, ia menegaskan bahwa Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis, tidak berada di lokasi saat operasi dilakukan.

Respons dari Partai NasDem: Tidak Ada OTT Terhadap Abdul Azis

Menanggapi kabar yang menyebut nama Abdul Azis, Partai NasDem melalui Bendahara Umum-nya, Ahmad Sahroni, langsung memberikan klarifikasi. Dalam pernyataannya, Sahroni dengan tegas membantah bahwa Abdul Azis ikut terjaring OTT KPK.

“Saat kabar itu muncul, Abdul Azis sedang berada di sebelah saya. Kami sedang mengikuti Rakernas di Jakarta. Jadi sangat aneh jika tiba-tiba ada berita seolah-olah beliau tertangkap tangan,” kata Sahroni saat ditemui di Makassar.

Sahroni juga meminta KPK agar bersikap profesional dalam menangani kasus ini dan tidak membiarkan isu berkembang liar yang bisa menimbulkan kegaduhan publik. Ia berharap KPK tetap menjalankan proses hukum sesuai fakta dan prosedur.

OTT Harus Sesuai Prosedur, Bukan Sekadar Framing

Wakil Ketua Komisi III DPR, yang juga berasal dari NasDem, turut menyayangkan pemberitaan yang dianggap tidak akurat. Menurutnya, OTT seharusnya dilakukan saat seseorang tertangkap tangan sedang melakukan tindak pidana, di tempat dan waktu yang bersamaan.

“Dalam kasus ini, Abdul Azis sedang tidak berada di lokasi OTT. Pernyataan Wakil Ketua KPK yang menyebut namanya justru tidak sesuai dengan fakta yang ada,” jelasnya.

Pernyataan ini diperkuat oleh anggota Komisi III dari Fraksi NasDem, Rudianto Lallo, yang menilai informasi KPK berpotensi menyesatkan opini publik. Ia menolak adanya pola penegakan hukum yang terkesan dramatis dan menyasar tokoh tertentu, apalagi menjelang momen penting seperti Rakernas partai.

“Silakan jalankan proses hukum, tapi jangan sampai hukum digunakan untuk kepentingan di luar tujuan keadilan. Drama semacam ini hanya akan memperkeruh suasana,” tegas Rudianto.

Abdul Azis Siap Patuh Jika Diperiksa

Dari pihak yang bersangkutan, Bupati Kolaka Timur Abdul Azis akhirnya turut buka suara. Ia mengaku baru mengetahui kabar tersebut beberapa jam sebelumnya dan merasa prihatin karena kabar tersebut langsung menyebar luas.

“Saya kaget saat mendengar kabar itu. Padahal saya sedang berada di Rakernas dan dalam kondisi baik. Kalau memang ada proses penyelidikan, saya siap kooperatif. Tapi kalau ini bagian dari framing yang tidak jelas arahnya, jelas sangat mengganggu secara psikologis,” ujar Azis.

Menurutnya, kabar tersebut bukan hanya merugikan dirinya secara pribadi, tetapi juga menimbulkan keresahan di tengah masyarakat yang belum tentu memahami situasi sebenarnya.

Di tengah maraknya pemberitaan soal OTT, penting bagi publik untuk tetap kritis dan menunggu informasi resmi. Proses hukum harus dijalankan berdasarkan bukti, bukan opini.