Besok di Manila, Airlangga Siap Teken DEFA: Pasar Digital ASEAN Senilai US$2 Triliun Menanti

Indonesia memastikan langkah besar dalam integrasi ekonomi digital kawasan. Penandatanganan ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) dijadwalkan berlangsung pada 14 November 2026 di Manila, Filipina, dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dijadwalkan hadir langsung untuk menandatangani kesepakatan tersebut bersama perwakilan 10 negara anggota ASEAN lainnya.

Penandatanganan ini menjadi tonggak penting setelah proses perundingan DEFA berjalan sejak 2023. Inisiatif tersebut pertama kali digagas ketika Indonesia memegang keketuaan ASEAN pada tahun yang sama. DEFA dirancang sebagai kerangka kerja ekonomi digital komprehensif pertama di kawasan yang bertujuan menyelaraskan berbagai kebijakan digital negara anggota ASEAN.

Potensi ekonomi digital ASEAN dinilai sangat besar. Dengan jumlah penduduk lebih dari 680 juta jiwa, kawasan ini memiliki pasar yang menjanjikan bagi perkembangan berbagai sektor berbasis teknologi. Berdasarkan laporan e-Conomy SEA 2025, nilai transaksi bruto atau Gross Merchandise Value (GMV) ekonomi digital Indonesia hampir mencapai US$100 miliar pada 2025, tumbuh sekitar 14 persen secara tahunan dan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara.

Berdasarkan studi Boston Consulting Group (BCG), implementasi DEFA secara menyeluruh berpotensi meningkatkan nilai ekonomi digital ASEAN dari sekitar US$1 triliun menjadi US$2 triliun pada 2030. Angka tersebut menunjukkan besarnya peluang yang terbuka bagi pelaku usaha di kawasan, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Bagi masyarakat dan dunia usaha, kesepakatan ini diharapkan memberikan manfaat konkret. Di antaranya mempermudah perdagangan digital lintas negara, meningkatkan interoperabilitas sistem pembayaran dan layanan digital, serta menyederhanakan proses transaksi elektronik. DEFA juga diarahkan untuk memperkuat perlindungan konsumen dan keamanan transaksi digital, termasuk pengaturan arus data lintas batas yang tepercaya serta pengembangan talenta dan inovasi digital di kawasan.

Dengan demikian, UMKM Indonesia berpeluang menjangkau konsumen di pasar regional tanpa hanya mengandalkan permintaan domestik. Peluang tersebut sekaligus diharapkan meningkatkan daya saing pelaku usaha nasional dalam menghadapi persaingan ekonomi digital yang semakin ketat.

Bagi pemerintah Indonesia, implementasi DEFA sejalan dengan Strategi Nasional Ekonomi Digital 2030 serta agenda aksesi Indonesia menjadi anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Kesepakatan tersebut diharapkan memperkuat infrastruktur digital nasional, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang digital, mempercepat transformasi UMKM, serta mendorong penguatan regulasi keamanan siber dan tata kelola data.

Setelah ditandatangani seluruh negara anggota ASEAN, DEFA akan mulai berlaku 180 hari setelah tanggal penandatanganan terakhir. Sekretariat ASEAN akan menerbitkan Certified True Copy (CTC) atau salinan resmi naskah perjanjian yang dapat dipublikasikan kepada masyarakat. Di tingkat nasional, pemerintah Indonesia akan melanjutkan proses ratifikasi melalui pembentukan Panitia Antarkementerian yang bertugas membahas instrumen hukum yang diperlukan untuk mengesahkan kesepakatan tersebut.

Dalam prosesnya, pemerintah juga akan mempertimbangkan ketentuan bahwa DEFA akan menggantikan ASEAN Agreement on Electronic Commerce yang sebelumnya telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2021. Penandatanganan DEFA menjadi langkah strategis Indonesia dan negara-negara ASEAN dalam membangun ekosistem ekonomi digital yang lebih terintegrasi, inklusif, dan aman.