761 Ribu Serangan Siber Incar Bank Indonesia, Pakar Minta Nasabah Tak Buru-buru Tarik Dana

Jakarta, CNN Indonesia -- Sektor perbankan Indonesia menjadi industri yang paling banyak menjadi sasaran upaya serangan siber. Data Threatmap Fortinet per Senin (9/11) pukul 08.41 WIB mencatat sekitar 761.000 ancaman yang terdeteksi mengarah ke perbankan, jauh di atas sektor teknologi dengan 386.000 ancaman, pemerintah 121.000, edukasi 48.000, manufaktur 42.000, dan telekomunikasi 18.000.

Meski angkanya besar, pakar keamanan siber Alfons Tanujaya menegaskan data tersebut merupakan upaya serangan yang terdeteksi dan berhasil diblokir, bukan jumlah sistem perbankan yang berhasil dibobol. Ia menganalogikannya dengan CCTV di kompleks perumahan yang mencatat setiap orang mencoba membuka pagar. "Ratusan ribu kali tercatat, tetapi bukan berarti ratusan ribu rumah kemalingan," kata Alfons kepada CNNIndonesia.com, Senin (9/11).

Data Fortinet juga mengungkap sebanyak 1,6 juta serangan berhasil diblokir dalam 24 jam terakhir, meningkat dari 50.600 serangan pada Sabtu (7/11) dalam periode yang sama, dengan rata-rata empat serangan terdeteksi per detik. Pakar keamanan siber Pratama Persadha menilai angka itu perlu menjadi perhatian, tetapi tidak boleh diartikan sebagai banyaknya sistem bank yang berhasil diretas.

Menurut Pratama, aktivitas yang terdeteksi dan diblokir mencakup pemindaian jaringan, percobaan eksploitasi kerentanan, serangan brute force, hingga aktivitas otomatis botnet. "Angka tersebut lebih menggambarkan tingginya tekanan ancaman terhadap infrastruktur digital Indonesia daripada jumlah bank yang berhasil diretas," ujarnya dalam pernyataan terpisah, Selasa (10/11).

Pratama menambahkan, kondisi ini bukan fenomena baru. Sepanjang 2025, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat lebih dari 5 miliar anomali trafik atau potensi ancaman siber di Indonesia. Yang berubah, kata dia, adalah intensitas serangan, variasi modus, serta kemampuan pelaku memanfaatkan teknologi untuk mengotomatiskan aksinya.

Sektor perbankan dinilai menjadi target utama karena memiliki nilai ekonomi dan strategis tinggi. Sistem perbankan menyimpan dana, identitas, informasi rekening, serta data pribadi jutaan nasabah. Keberhasilan menembus sistem dapat dimanfaatkan untuk pencurian dana, pengambilalihan akun, hingga perdagangan data di pasar gelap. Risiko ini semakin luas seiring berkembangnya mobile banking, pembayaran digital, API, dan integrasi dengan berbagai penyedia teknologi.

Pratama menyebut pelaku tidak selalu menyerang sistem inti bank. Mereka dapat memanfaatkan celah keamanan pada vendor, perangkat karyawan, maupun kredensial nasabah sebagai pintu masuk. Karena itu, bank besar yang memiliki investasi teknologi keamanan, pusat pemantauan, dan mekanisme respons insiden dinilai lebih siap, sementara bank daerah dan penyedia layanan keuangan dengan sumber daya terbatas belum tentu memiliki tingkat kematangan yang sama.

Kesiapan, menurut Pratama, tidak cukup diukur dari kepemilikan firewall. Diperlukan kemampuan mendeteksi anomali secara real-time, mencegah pergerakan pelaku di dalam jaringan, menjaga kerahasiaan, dan memulihkan layanan saat terjadi gangguan. Penguatan autentikasi multifaktor, segmentasi jaringan, pengujian kerentanan, enkripsi, serta pengawasan terhadap pihak ketiga harus terus dilakukan.

Kepada masyarakat, Alfons mengimbau agar tidak panik namun tetap waspada. Ia menyarankan pengaktifan autentikasi dua faktor (2FA), tidak membagikan kode OTP kepada siapa pun, dan mengakses layanan perbankan hanya melalui aplikasi resmi atau dengan mengetik langsung alamat situs bank. "Yang lebih mengkhawatirkan bukan angka di peta, melainkan tren tahunan yang terus naik," tuturnya.

Pratama juga meminta masyarakat mewaspadai phishing, pesan palsu yang mengatasnamakan bank, pencurian OTP, dan aplikasi berbahaya. Ia menegaskan masyarakat tidak perlu melakukan penarikan dana massal atau rush money hanya karena melihat angka pada peta keamanan siber. Selama layanan berjalan normal dan tidak ada pengumuman resmi soal gangguan atau ancaman terhadap dana nasabah, transaksi dapat dilakukan seperti biasa. "Yang dibutuhkan adalah kewaspadaan, kesiapan, dan ketenangan, bukan kepanikan," tegasnya.