Sepertiga Perusahaan Jepang Jadi Korban Serangan Siber, Pemerintah Siapkan Langkah Darurat

Sebanyak sepertiga perusahaan di Jepang dilaporkan menjadi sasaran serangan siber sepanjang tahun 2026. Serangan tersebut tidak hanya menyasar sistem internal perusahaan, tetapi juga sistem milik penyedia layanan eksternal yang mereka gunakan. Temuan ini berasal dari survei Reuters yang dirilis di tengah rangkaian kasus kebocoran data pelanggan berskala besar dalam beberapa bulan terakhir.

Dari hasil survei, sekitar 10 persen responden menyatakan serangan siber telah mengganggu operasional perusahaan mereka. Sementara itu, 22 persen lainnya melaporkan mengalami serangan siber yang tidak menimbulkan kerugian. Temuan ini mendorong perusahaan-perusahaan Jepang untuk menaikkan anggaran keamanan siber mereka.

Sebanyak 3 persen responden memperkirakan akan ada peningkatan anggaran keamanan siber secara signifikan, 59 persen memperkirakan kenaikan moderat, dan 22 persen memperkirakan anggaran tidak banyak berubah. Selain anggaran, perusahaan juga memperkuat langkah pencegahan. Sebanyak 63 persen di antaranya meningkatkan pelatihan karyawan dan upaya pencegahan phishing, 32 persen memperkuat penanggulangan ransomware dan pencadangan data, serta 22 persen menerapkan pengelolaan informasi yang lebih ketat.

Survei dilakukan oleh Nikkei Research untuk Reuters pada 27 Oktober hingga 6 November. Nikkei Research menghubungi 508 perusahaan, dan 214 di antaranya memberikan tanggapan dengan syarat identitas dirahasiakan. Responden diperbolehkan memilih lebih dari satu langkah, sehingga total persentase tidak dibatasi pada 100 persen.

Seorang manajer perusahaan tekstil yang menjadi responden menyebut serangan siber sebagai pertarungan yang tidak akan berakhir. Ia menyatakan keinginan perusahaannya untuk berinvestasi sebesar mungkin guna meningkatkan keamanan sistem. Sementara itu, seorang pejabat di perusahaan kimia menilai perlindungan sempurna terhadap serangan yang memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) sulit dicapai. Menurutnya, langkah meminimalkan kerugian apabila serangan terjadi menjadi hal yang penting.

Menanggapi kondisi tersebut, pemerintah Jepang mengumumkan paket darurat keamanan siber pada Jumat (6/11). Paket senilai 10 miliar yen itu mencakup pemanfaatan AI dan pembentukan tim penyelamat siber. Kebijakan ini diambil setelah puluhan perusahaan dan lembaga pemerintah menjadi sasaran akses tanpa izin ke sistem mereka serta kebocoran data pelanggan yang memicu keresahan di seluruh Jepang.

Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menegaskan pentingnya respons cepat terhadap potensi serangan, terutama di tengah munculnya serangan siber yang dihasilkan AI. Ia mendesak lembaga pemerintah dan perusahaan meningkatkan kesiapsiagaan. Menurutnya, kasus akses tanpa izin dan kebocoran data saat ini menimbulkan dampak besar terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat serta aktivitas perusahaan.

Dalam skema paket darurat tersebut, sektor publik dan swasta akan saling berbagi informasi, memberikan bantuan lebih cepat kepada pihak terdampak, serta memulihkan kerugian akibat serangan siber. Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang akan membentuk tim elit berisi para ahli keamanan siber pada akhir November. Tim itu akan memanfaatkan AI untuk melawan peretas dan mendeteksi kelemahan sistem jaringan, serta bekerja sama dengan perusahaan teknologi dan pengembang AI canggih dari negara-negara sahabat.

Selain itu, pemerintah akan membentuk cyber rescue team atau tim penyelamat siber yang terdiri dari sektor publik dan swasta. Tim ini bertugas memberikan penanganan awal kepada perusahaan yang terdampak serangan siber. Tim terpisah juga akan dibentuk untuk membantu perusahaan yang rentan memperkuat sistem pertahanan siber mereka.