60 Tahun Revolusi Kebudayaan China Berlalu Tanpa Perayaan, Pengawasan Publik Justru Diperketat

Jakarta, CNN Indonesia -- Peringatan 60 tahun Revolusi Kebudayaan China pada 2026 berlangsung tanpa adanya gestur atau perayaan resmi dari pemerintah. Momen bersejarah yang pernah mengubah kehidupan jutaan orang itu justru dilewati dalam keheningan, memicu sorotan dari para analis geopolitik.

Analis geopolitik Hu Zimo menilai sikap diam pemerintah China tersebut bukanlah kebetulan. Menurutnya, keputusan untuk tidak merayakan momen itu mencerminkan kondisi politik negara saat ini, di mana memori publik diawasi ketat dan sejarah diperlakukan sebagai sesuatu yang berisiko.

"Di bawah kepemimpinan Xi Jinping, Partai sama-sama berusaha merayakan Mao, yang meluncurkan Revolusi Kebudayaan, dan juga Deng, yang mengubur serta mengkritiknya sebagai bagian dari sejarah kuasi-linear," ujar Hu. Ia menambahkan bahwa merayakan dua tokoh yang bertolak belakang itu mustahil, sehingga Xi memilih untuk menghapus dan mengabaikan Revolusi Kebudayaan.

Tekanan keras dilaporkan menyasar para warga senior di berbagai provinsi China yang selama puluhan tahun mengumpulkan dokumen, mewawancarai penyintas, dan menulis catatan pribadi. Merujuk pada laporan China Unofficial Archives, aktivitas mandiri yang dilakukan di rumah-rumah pribadi ini kini dianggap otoritas lokal sebagai potensi sumber ketidakstabilan.

Sejumlah pensiunan pekerja dan mantan pelajar mendapat kunjungan mendadak dari pejabat setempat. Mereka diminta menyerahkan naskah, menghapus berkas digital, hingga diancam pemotongan uang pensiun jika tidak menghentikan proyek sejarah mereka. "Memori diperlakukan sebagai sesuatu yang berisiko," sebut Hu mengenai penekanan terhadap para peneliti independen tersebut.

Pengawasan di bawah Xi Jinping juga memperketat ruang gerak usaha kecil dan lembaga pendidikan. Pemilik toko fotokopi lingkungan diinstruksikan memverifikasi setiap dokumen yang dicetak dan melaporkan konten yang menyinggung era Mao. Kegagalan melapor berisiko penutupan usaha atau penjara, sementara pelaporan yang berhasil diimbali imbalan uang.

Pelancong yang kembali dari Hong Kong atau luar negeri kerap mendapati buku-buku mereka disita di bandara tanpa penjelasan. Sistem peradilan menghindari persidangan dan menggantung kasus selama bertahun-tahun. Mahasiswa pascasarjana menghindari topik era Mao, sementara para profesor membatasi penelitian mereka hanya pada kompilasi arsip. Peringatan 60 tahun berlalu tanpa konferensi akademis, kuliah umum, atau publikasi peringatan.

Mengenai sikap keras otoritas terhadap ingatan sejarah ini, Hu mengatakan bahwa pemimpin tertinggi China berusaha mencegah refleksi apa pun yang dapat menantang kekuasaannya. "Masa lalu diperlakukan sebagai ancaman. Mereka yang mencoba mengingat, diperlakukan sebagai calon pembangkang," kata Hu.

Meski demikian, Hu menilai bahwa upaya pemerintah untuk menghapus sejarah tidak sepenuhnya berhasil meredam memori masyarakat. "Kegigihan ingatan pribadi menunjukkan bahwa perintah administratif tidak dapat memadamkan sejarah. Sejarah tetap hadir dalam kehidupan mereka yang mengalaminya dan dalam naskah-naskah yang terus mereka hasilkan, bahkan ketika mereka tahu bahwa mempublikasikannya mungkin akan memakan waktu hingga bergenerasi-generasi," pungkas Hu.