Tiket Kereta Gratis untuk Lansia Bikin Seoul Tekor Rp10,9 Triliun Setahun

Kebijakan tiket kereta bawah tanah gratis bagi lansia di Seoul menimbulkan defisit operasional hingga 800 miliar won atau sekitar Rp10,9 triliun per tahun. Profesor Universitas Seoul Park Hyun menilai tarif dasar terlalu rendah dan kebijakan ini sulit dihapus karena alasan sosial dan politik.

Nov 18, 2026 - 16:02
Updated: 7 hours ago
0
Tiket Kereta Gratis untuk Lansia Bikin Seoul Tekor Rp10,9 Triliun Setahun
Tiket Kereta Gratis untuk Lansia Bikin Seoul Tekor Rp10,9 Triliun Setahun

Kebijakan menggratiskan tiket kereta bawah tanah bagi warga lanjut usia di Seoul, Korea Selatan, menimbulkan dampak finansial besar. Operator Seoul Metro mencatat defisit operasional tahunan mencapai 800 miliar won atau setara Rp10,94 triliun dengan kurs Rp13,69 per won. Defisit itu muncul karena pendapatan tiket tidak mampu menutup biaya operasional, sementara penumpang berusia 65 tahun ke atas dapat menggunakan layanan secara gratis.

Profesor Universitas Seoul dari Sekolah Ilmu Perkotaan Internasional, Park Hyun, menjelaskan bahwa tarif dasar kereta bawah tanah di Seoul saat ini hanya 1.550 won atau sekitar Rp21.113. Menurutnya, tarif tersebut terlalu rendah untuk menutup biaya operasional sehingga sistem tarif membutuhkan subsidi dalam porsi besar. "Tarif dasarnya sendiri sangat rendah, bahkan tidak cukup untuk menutup biaya operasional. Karena itu, sistem tarif ini membutuhkan subsidi dalam porsi yang besar," kata Park dalam diskusi bersama delegasi MRT Media Fellowship di Universitas Seoul, Rabu (18/11).

Park menyebut kebijakan tiket gratis bagi lansia menjadi salah satu penyumbang utama defisit operasional Seoul Metro. Meski demikian, ia menilai kebijakan itu masih dapat dibenarkan karena transportasi publik memberikan manfaat sosial bagi masyarakat. Defisit tersebut belum termasuk dukungan pemerintah kota untuk operasional bus yang mencapai sekitar 400 miliar won atau Rp5,47 triliun. Dengan demikian, total defisit layanan bus dan kereta bawah tanah di Seoul mencapai sekitar 1,2 triliun won atau Rp16,42 triliun per tahun, atau setara 2,4 persen dari anggaran tahunan Pemerintah Metropolitan Seoul yang mencapai 50 triliun won atau Rp684,91 triliun.

"Jadi, total defisit dari bus dan metro sekitar 1,2 triliun won. Anggaran tahunan Pemerintah Metropolitan Seoul sekitar 50 triliun won, sehingga jumlah itu mengambil sekitar 2,4 persen dari anggaran," ujar Park. Ia menambahkan pemerintah pusat turut menanggung pembangunan infrastruktur transportasi dengan kontribusi 40 persen dari biaya konstruksi pada tahap pembangunan, namun besaran dukungan operasional tidak selalu meningkat setiap tahun.

Menurut Park, perhitungan defisit cukup kompleks karena layanan bus dijalankan perusahaan swasta, sementara jaringan kereta bawah tanah di Seoul melibatkan lebih dari delapan hingga sembilan operator, termasuk Seoul Metro, Korail, Incheon Metro, dan operator swasta melalui skema kerja sama pemerintah dan swasta. Salah satu faktor yang membuat pendapatan tiket tidak menutup biaya operasional adalah sistem tarif terintegrasi. Penumpang yang berpindah dari kereta bawah tanah ke bus tidak perlu membayar tarif dasar baru setiap kali berganti moda, karena tarif dihitung berdasarkan total jarak perjalanan meskipun penumpang melakukan beberapa kali perpindahan.

"Ketika berpindah dari metro ke bus, biasanya di Jepang Anda harus membayar tarif dasar dari awal. Namun, di Seoul tidak ada tarif dasar baru setiap kali berpindah. Pembayaran dihitung berdasarkan total jarak perjalanan, meskipun Anda berganti moda beberapa kali," kata Park. Selain melalui anggaran pemerintah, sebagian beban pembiayaan juga dibagi kepada masyarakat melalui kewajiban pembelian obligasi yang diterbitkan Seoul Metro saat registrasi kendaraan. Park menyebut mekanisme itu sebagai cara lain memberikan subsidi, sehingga sebagian beban subsidi ditanggung masyarakat sendiri.

Park mengingatkan angka defisit tidak sepenuhnya sama dengan subsidi langsung dari pemerintah. Sebagian kebutuhan pembiayaan ditutup melalui pinjaman untuk membayar kewajiban sebelumnya, sehingga mekanisme keuangannya cukup rumit. Meski defisit operasional berfluktuasi dan tidak terus meningkat setiap tahun, ia memperkirakan bebannya akan bertambah seiring meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia. Kebijakan perjalanan gratis bagi warga di atas 65 tahun juga dinilai sulit dihapus karena memiliki manfaat sosial sekaligus konsekuensi politik.

"Semua orang tahu kita membutuhkan subsidi, tetapi kebijakan ini bisa dibenarkan karena transportasi publik memiliki banyak manfaat sosial. Jadi, pemerintah layak menanggung beban defisit tersebut. Secara politik, menghapus subsidi bagi lansia juga tidak mungkin. Saya yakin jika kebijakan itu dibatalkan, orang yang mengambil keputusan akan kalah dalam pemilu," jelas Park. Ia bahkan menyebut dirinya akan memasuki kelompok usia yang berhak memperoleh tiket gratis tersebut pada tahun berikutnya. "Saya akan menjadi warga senior yang berhak mendapatkan tiket gratis tahun depan. Jadi, saya juga akan ikut menambah defisit atau subsidi tersebut," ujarnya.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Wow Wow 0
Sad Sad 0
Angry Angry 0

Comments (0)

User