Pemerintah Pangkas Anggaran MBG Rp44 Triliun, Transparansi Program Diperketat

Pemerintah mempercepat pembenahan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui transformasi MBG 2.0. Kepala BGN Sudaryono memangkas anggaran hingga Rp44 triliun dari efisiensi internal dan dana operasional. Langkah ini juga mencakup validasi penerima manfaat, kewajiban laporan dana harian, dan pengawasan ketat untuk mencegah insiden keracunan makanan.

Nov 18, 2026 - 12:02
Updated: 8 hours ago
0
Pemerintah Pangkas Anggaran MBG Rp44 Triliun, Transparansi Program Diperketat
Pemerintah Pangkas Anggaran MBG Rp44 Triliun, Transparansi Program Diperketat

Pemerintah terus mempercepat pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui transformasi MBG 2.0. Langkah ini mencakup validasi penerima manfaat, peningkatan standar operasional di berbagai daerah, serta penguatan pengawasan guna mencegah insiden yang membahayakan penerima.

Pembenahan tersebut menjadi fokus dalam pertemuan antara Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono. Pertemuan itu membahas upaya memastikan program berjalan transparan dan mampu menjangkau daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Pemerintah juga menekankan pentingnya pencegahan keracunan makanan, efisiensi anggaran, serta penindakan tegas bagi pelanggar tata kelola.

Dalam transformasi MBG 2.0, Kepala BGN memangkas anggaran hingga Rp44 triliun. Efisiensi ini bersumber dari internal BGN, insentif yayasan, dana operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta rekening virtual (Virtual Account) ganda. Seluruh dana hasil efisiensi dipastikan murni sebagai uang rakyat yang harus dikembalikan ke kas negara.

Untuk mencegah kebocoran di tingkat bawah, setiap SPPG kini wajib menyetor Laporan Penggunaan Dana Harian (LPDH). Jika ada unit yang tidak menepati kewajiban tersebut, pencairan dana akan langsung dihentikan demi menjamin transparansi penuh.

Dari sisi operasional, percepatan pembangunan SPPG di wilayah 3T dan kawasan aglomerasi menjadi fokus lanjutan. Hingga kini, BGN telah mengaktivasi 2.413 SPPG, dengan 31 unit di antaranya siap beroperasi dan direncanakan diresmikan pada minggu kedua Desember. Sisanya masih dalam tahap pembenahan sarana.

Agar distribusi tepat sasaran, BGN menerbitkan Surat Penetapan Sementara (SPS) 2 bagi 26.885 SPPG aktif yang melayani hampir 58 juta penerima manfaat. Selanjutnya, penerbitan SPS 3 akan memanfaatkan data pemutakhiran Kemendikdasmen dan Kemenag untuk peserta didik, diikuti SPS 4 bagi kelompok ibu hamil, menyusui, dan balita (3B) berbasis data by name by address (BNBA) yang valid.

Pemerintah juga menggencarkan penertiban praktik percaloan untuk mengamankan alokasi anggaran. Aspek keamanan pangan dikawal ketat demi target nihil kejadian fatal, antara lain melalui inovasi sistem penyajian prasmanan di sekolah yang mengadopsi praktik terbaik negara lain. Evaluasi sistem ini didukung penyempurnaan panduan operasional, fasilitas sekolah, edukasi gizi, serta inspeksi ketat oleh satuan tugas daerah.

Pengawasan lapangan pun dioptimalkan dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI) yang terhubung langsung dengan kamera pengawas (CCTV) di seluruh SPPG. Melalui rangkaian transformasi MBG 2.0 ini, pemerintah optimistis kepercayaan publik terhadap program prioritas nasional tersebut akan semakin terjaga.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Wow Wow 0
Sad Sad 0
Angry Angry 0

Comments (0)

User