Perpres Gemarikan Resmi Terbit, Pemerintah Bidik Lonjakan Konsumsi Ikan Nasional

Pemerintah menerbitkan Perpres Nomor 74 Tahun 2026 untuk memperkuat Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan). Aturan ini menekankan tiga kebijakan strategis: penyediaan ikan bermutu dan aman, kemudahan akses, serta peningkatan minat konsumsi. Selain mendukung gizi dan penurunan stunting, keberhasilan Gemarikan juga diukur dari penguatan rantai pasok hulu-hilir dan pengurangan susut pascapanen.

Nov 17, 2026 - 20:02
Updated: 8 hours ago
0
Perpres Gemarikan Resmi Terbit, Pemerintah Bidik Lonjakan Konsumsi Ikan Nasional
Perpres Gemarikan Resmi Terbit, Pemerintah Bidik Lonjakan Konsumsi Ikan Nasional

Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 74 Tahun 2026 sebagai landasan penguatan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan). Regulasi ini tidak hanya menyasar peningkatan konsumsi, tetapi juga memastikan ketersediaan pasokan, kemudahan akses, hingga keamanan produk perikanan bagi masyarakat.

Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Maritim Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Yanti Permatasari, menegaskan bahwa Gemarikan memerlukan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk pemerintah daerah. Menurutnya, Perpres tersebut memuat tiga kebijakan strategis, yakni penyediaan ikan yang bermutu dan aman dikonsumsi, pemberian kemudahan akses terhadap ikan, serta peningkatan minat masyarakat untuk mengonsumsi ikan.

"Ajakan konsumsi ini tidak akan cukup apabila pasokan, kemudian distribusi dan keterjangkauannya belum terjamin," ujar Yanti di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Selasa (17/11).

Yanti menjelaskan bahwa peningkatan konsumsi ikan turut berkaitan dengan agenda pembangunan nasional, khususnya pemenuhan gizi masyarakat dan upaya penurunan stunting. Ikan dinilai memiliki potensi besar sebagai sumber protein untuk mendukung pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.

Meski demikian, tantangan peningkatan konsumsi ikan bukan hanya soal ketersediaan pasokan. Yanti menilai kebiasaan masyarakat yang masih lebih menyukai sumber protein lain, seperti ayam, menjadi pekerjaan rumah yang berat. "Kalau untuk pasokan, kita sebetulnya pasokan itu melimpah ruah. Kalau masalah akses pasar, masalah transportasi dan lain-lain bisa diatasi oleh teknologi, oleh kebijakan dan lain-lain. Tetapi masalah kebiasaan, masalah doktrin, itu yang perlu kita jadikan PR yang berat," katanya.

Dari sisi pelaksanaan, Direktur Pengelolaan Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan, Budi Yuwono, menekankan bahwa keberhasilan Gemarikan tidak hanya diukur dari kenaikan angka konsumsi ikan. Gerakan ini juga harus mampu memperkuat rantai pasok perikanan dari hulu hingga hilir, termasuk mengurangi kehilangan hasil atau susut pascapanen.

"Kalau kita kaitkan misalkan dengan penanganan pascapanen, susut, kita akan melihat keberhasilannya salah satunya bagaimana kita mengurangi susut panen ini. Kalau susut ini kita bisa kurangi, itu potensi juga untuk kita manfaatkan sebagai bahan konsumsi kita dan juga bahan baku industri," ujar Budi.

KKP pun memperkuat produksi perikanan, memperbaiki penanganan ikan, memastikan rantai dingin, hingga memperluas akses pasar. Upaya tersebut dilakukan antara lain dengan menghubungkan produsen ikan ke dapur-dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam program MBG, KKP memberikan pendampingan kepada pengelola dapur terkait penanganan ikan yang baik, dengan pelatihan di wilayah barat, tengah, dan timur Indonesia agar kualitas serta keamanan ikan tetap terjaga.

Budi menambahkan, pasokan ikan untuk dapur MBG harus memenuhi kebutuhan dari sisi kuantitas, kualitas, dan ketepatan waktu pengiriman. Budidaya lele menjadi salah satu komoditas yang dapat dikembangkan karena produksinya relatif lebih mudah diatur untuk memenuhi jadwal pasokan.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Wow Wow 0
Sad Sad 0
Angry Angry 0

Comments (0)

User