Knesset Punya Ketua Baru dari Oposisi, Netanyahu Kian Terdesak

Parlemen Israel memilih Matan Kahana dari Partai Yashar sebagai ketua baru, menggantikan sekutu Netanyahu. Kemenangan ini memperkuat blok oposisi yang kini menguasai agenda legislatif dan berencana membatasi ruang gerak pemerintahan Netanyahu, meski upaya membentuk pemerintahan baru masih menghadapi hambatan.

Nov 18, 2026 - 16:02
Updated: 7 hours ago
0
Knesset Punya Ketua Baru dari Oposisi, Netanyahu Kian Terdesak
Knesset Punya Ketua Baru dari Oposisi, Netanyahu Kian Terdesak

Posisi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu semakin tertekan setelah Knesset memilih ketua baru dari kubu oposisi. Pada Selasa (17/11), Matan Kahana dari Partai Yashar, yang dipimpin Gadi Eisenkot, terpilih sebagai ketua parlemen ke-26 menggantikan Amir Ohana dari Partai Likud, sekutu Netanyahu. Kahana meraih dukungan 66 anggota parlemen, sementara kandidat Likud, Ofir Katz, hanya memperoleh 52 suara dalam pemungutan terpisah.

Kemenangan ini menjadi yang pertama bagi blok oposisi pimpinan Eisenkot sejak Netanyahu kehilangan mayoritas di Knesset pada pemilu 27 Oktober. Koalisi Netanyahu yang terdiri dari partai sayap kanan dan ultra Ortodoks hanya mengantongi 53 dari 120 kursi, sedangkan oposisi menguasai 67 kursi, termasuk 48 kursi dari empat partai Yahudi dan 19 kursi dari dua partai Arab, Joint List dan Ra'am.

Dengan posisi baru ini, blok oposisi menguasai sidang pleno Knesset, sejumlah posisi strategis, dan agenda legislasi. Mereka berencana memperketat pengawasan serta membatasi ruang gerak pemerintahan sementara Netanyahu hingga pemerintahan baru terbentuk. Eisenkot menyebut terpilihnya Kahana sebagai langkah demokratis yang tepat karena mencerminkan mayoritas anggota parlemen yang menginginkan perubahan.

Oposisi juga telah menunjuk ketua sementara untuk sejumlah komite penting, termasuk komite keuangan dan pertahanan, guna memperluas pengawasan terhadap anggaran negara dan kebijakan strategis. Pemimpin Partai Yisrael Beitenu, Avigdor Liberman, yang kini memimpin Komite Luar Negeri dan Pertahanan, berencana memanggil seluruh kepala lembaga keamanan Israel untuk memberikan pengarahan.

Salah satu agenda utama oposisi adalah membatalkan reformasi peradilan yang didorong pemerintahan Netanyahu dan memicu demonstrasi besar pada 2023. Para pengkritik menilai reformasi itu mengancam lembaga demokrasi dan melemahkan pengawasan peradilan terhadap pemerintah. Untuk itu, blok oposisi membentuk komite khusus yang bertugas mencabut RUU mekanisme pemilihan hakim serta aturan yang membatasi kewenangan jaksa agung. Komite terpisah juga dibentuk untuk membatalkan reformasi regulasi media yang dinilai memperluas kendali pemerintah atas industri komunikasi.

Selain itu, blok Eisenkot berjanji mendorong pembentukan komisi penyelidikan negara untuk mengusut kegagalan pemerintah yang berujung pada serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023. Selama ini, Netanyahu menolak membentuk komisi tersebut. Di sisi lain, Netanyahu dan sekutunya berusaha menggagalkan terpilihnya Kahana dan mempertanyakan legitimasi pemilihan karena melibatkan dukungan partai-partai Arab. Saat pemungutan suara, sejumlah anggota parlemen dari blok Netanyahu meneriakkan kata "malu" kepada anggota parlemen Arab yang mendukung Kahana. Likud mengecam hasil tersebut sebagai "titik terendah dalam sejarah Knesset" dan menuding Kahana terpilih berkat dukungan pihak yang mereka sebut "pendukung teror".

Meski berhasil menguasai Knesset, Eisenkot masih menghadapi hambatan untuk membentuk pemerintahan baru. Ia mengusulkan "pemerintahan darurat nasional", yakni pemerintahan minoritas dari empat partai oposisi Yahudi dengan total 48 kursi, tanpa melibatkan partai Arab secara langsung. Partai Arab diharapkan memberikan dukungan dari luar untuk menjaga mayoritas. Namun, rencana ini tidak sepenuhnya disepakati. Liberman menolak pemerintahan yang bergantung pada dukungan partai Arab dan mendorong pembicaraan dengan dua partai ultra Ortodoks, Shas dan UTJ, yang selama ini menjadi sekutu Netanyahu.

Hambatan lain datang dari mantan Perdana Menteri Naftali Bennett yang dilaporkan lebih memilih membahas pemerintahan persatuan dengan Likud. Netanyahu menetapkan syarat bahwa dirinya harus tetap menjabat sebagai perdana menteri jika pembicaraan itu dilanjutkan, namun syarat tersebut ditolak Eisenkot. Perbedaan posisi ini membuat peluang pembentukan pemerintahan baru tanpa Netanyahu masih menghadapi jalan panjang.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Wow Wow 0
Sad Sad 0
Angry Angry 0

Comments (0)

User