Uni Eropa Terapkan Aturan Antideforestasi Akhir 2026, Ekspor RI Rp127,74 T Terancam

Penerapan aturan antideforestasi Uni Eropa (EUDR) pada akhir Desember 2026 berpotensi mengancam ekspor Indonesia senilai sekitar US$7 miliar atau Rp127,74 triliun. Komoditas terdampak meliputi minyak sawit, kopi, kakao, kayu, dan karet. Pemerintah meminta eksportir segera menyiapkan data geolokasi melalui dukungan Badan Informasi Geospasial (BIG).

Nov 18, 2026 - 16:02
Updated: 1 day ago
0
Uni Eropa Terapkan Aturan Antideforestasi Akhir 2026, Ekspor RI Rp127,74 T Terancam
Uni Eropa Terapkan Aturan Antideforestasi Akhir 2026, Ekspor RI Rp127,74 T Terancam

Penerapan aturan antideforestasi Uni Eropa atau European Union Deforestation Regulation (EUDR) pada akhir Desember 2026 menjadi ancaman serius bagi kinerja ekspor Indonesia. Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo menyebut nilai ekspor yang berpotensi terdampak mencapai sekitar US$7 miliar atau setara Rp127,74 triliun dengan asumsi kurs Rp18.235 per dolar AS.

Sejumlah komoditas andalan Indonesia masuk dalam cakupan aturan tersebut, antara lain minyak sawit, kopi, kakao, kayu beserta produk turunannya, serta karet. Dradjad menjelaskan informasi mengenai jadwal pemberlakuan EUDR diperoleh dari perusahaan logistik global Maersk yang menyampaikannya kepada para klien.

"Maersk itu mengumumkan kepada para kliennya bahwa EUDR itu akan mulai diberlakukan pada akhir Desember 2026. Artinya seluruh ekspor di produk-produk yang terkena EUDR itu harus memenuhi persyaratan bebas deforestasi," ujar Dradjad dalam konferensi pers di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (18/11).

Aturan ini mewajibkan produk yang masuk ke pasar Uni Eropa memenuhi persyaratan bebas deforestasi dan dilengkapi data geolokasi atau informasi lokasi lahan asal komoditas. Selain komoditas yang disebutkan, cakupan EUDR juga meliputi daging dan kedelai, meski Indonesia paling terdampak pada sektor sawit, kopi, kakao, kayu, dan karet.

Menurut Dradjad, angka sekitar US$7 miliar tersebut berdasarkan data yang pernah ia lihat sebelumnya. "Data yang pernah saya lihat dulu itu kalau enggak salah nilainya sekitar US$7 miliaran. Saya belum dapat data yang terakhir, tapi angkanya pernah segitu," ujarnya.

Karena itu, ia mengimbau para eksportir segera menyiapkan data geolokasi agar kegiatan ekspor tidak terganggu. Pemerintah, kata dia, telah menyiapkan dukungan melalui Badan Informasi Geospasial (BIG) yang sistemnya dinilai sudah siap.

"Jadi saya mengimbau kepada para eksportir di produk-produk tersebut untuk segera menyiapkan betul geolokasinya supaya ekspor mereka tidak terganggu. Dan dari pemerintah itu kita ada lembaga namanya BIG, itu yang sudah siap sebenarnya untuk geolokasi," kata Dradjad.

Dradjad menegaskan penerapan EUDR merupakan persoalan terpisah dari fasilitas perdagangan Uni Eropa, termasuk Generalised Scheme of Preferences (GSP) dan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (IEU-CEPA). Ia mengingatkan fasilitas GSP bagi Indonesia akan berakhir pada awal 2027.

Jika IEU-CEPA belum berlaku saat GSP berakhir, ekspor senilai sekitar US$5,6 miliar yang selama ini menikmati preferensi tarif berpotensi kembali dikenakan tarif normal atau Most Favoured Nation (MFN). "Kalau IEU-SEPA itu belum selesai, sementara GSP sudah berakhir, itu akan ada sekitar US$5,6 miliar nilai ekspor yang ditopang preferensi GSP yang akan terkena. Karena 44 persen dari ekspor kita itu mendapatkan fasilitas GSP," ucapnya.

Kembalinya tarif MFN, lanjut Dradjad, dapat meningkatkan biaya produk Indonesia di pasar Eropa. Eksportir harus memilih menanggung kenaikan biaya, menekan margin, atau meneruskannya kepada pembeli. Importir Eropa pun berpotensi beralih mencari pemasok dari negara lain. "Jadi kita akan kehilangan pasar kalau kita tidak siap," ujar Dradjad.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Wow Wow 0
Sad Sad 0
Angry Angry 0

Comments (0)

User