Sheikh Hasina Berencana Pulang Desember, Jaksa Bangladesh Tegaskan Vonis Gantung Menanti

Jaksa Bangladesh, Md Aminul Islam, menegaskan bahwa mantan Perdana Menteri Sheikh Hasina akan menghadapi eksekusi mati jika benar-benar kembali ke Bangladesh. Penegasan itu disampaikan pada Selasa (10/11), tak lama setelah beredar kabar bahwa Hasina, yang masih berlindung di India, berencana pulang ke negaranya pada Desember mendatang.

Aminul merupakan salah satu jaksa yang berhasil membawa Hasina ke meja hijau hingga divonis hukuman mati pada 2024. Vonis tersebut dijatuhkan atas dasar kejahatan terhadap kemanusiaan terkait tindakan keras terhadap para demonstran. Menurut Aminul, tidak ada jalan lain bagi Hasina selain menghadapi eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum itu.

Ia juga menegaskan bahwa Hasina telah melewati batas waktu untuk mengajukan banding. "Undang-undang menyatakan bahwa banding harus diajukan dalam waktu 30 hari sejak putusan dibacakan," ujar Aminul, seperti dikutip AFP. Karena tenggat itu telah lewat, menurutnya, Hasina tidak lagi memiliki upaya hukum yang bisa ditempuh.

Hasina, yang kini berusia 79 tahun, melarikan diri ke India dengan helikopter pada Agustus 2024. Saat itu, gelombang demonstrasi besar-besaran mengguncang Bangladesh dan massa yang marah menyerbu kediamannya di istana negara. Sejak meninggalkan Bangladesh, ia nyaris tidak tampil di depan publik dan hanya sesekali menggelar konferensi pers melalui sambungan telepon dengan suara yang terdengar lemah.

Meski demikian, Hasina berulang kali menyatakan niatnya untuk kembali ke Bangladesh pada Desember. Kepada AFP, ia mengaku "sepenuhnya menyadari" bahwa dirinya menghadapi hukuman gantung jika pulang. Namun, ia menegaskan bahwa "ketakutan tidak boleh menentukan" tugasnya kepada rakyat.

Sejumlah kritikus menuduh Hasina memenjarakan lawan-lawan politiknya, memberlakukan undang-undang antipers yang keras, serta mengawasi pelanggaran hak asasi manusia secara luas, termasuk pembunuhan aktivis oposisi. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mencatat tindakan keras terhadap demonstran pada 2024 menewaskan hingga 1.400 orang.

Hasina sebelumnya mengabaikan perintah pengadilan untuk kembali ke Bangladesh dan menghadiri persidangannya tahun lalu. Persidangan itu bertujuan menentukan tanggung jawabnya sebagai komandan atas tindakan keras berdarah terhadap pemberontakan yang dipimpin mahasiswa. Salah satu saksi dalam perkara ini adalah seorang pria yang wajahnya hancur akibat tembakan. Hasina, yang didampingi pengacara ditunjuk negara, menyebut persidangan tersebut sebagai "lelucon yurisprudensi".

Pada November 2025, pengadilan di Dhaka menjatuhkan hukuman mati secara in absentia terhadap Hasina setelah menyatakan dirinya bersalah atas tiga dakwaan kejahatan terhadap kemanusiaan, yakni menghasut, memerintahkan pembunuhan, dan gagal mencegah kekejaman. Kementerian Luar Negeri Bangladesh telah meminta ekstradisi Hasina dari India, yang menyatakan permintaan tersebut masih ditinjau secara hukum. Keberadaan Hasina di India pun terus memperburuk hubungan kedua negara tetangga itu. Selain kasus kejahatan terhadap kemanusiaan, Hasina juga menghadapi sejumlah perkara lain, termasuk tuduhan korupsi.