Said Iqbal Usul Danantara Kelola Dana Pesangon Buruh, Sebut Paling Cepat Dieksekusi

Presiden Partai Buruh Said Iqbal mendorong Danantara menjadi pengelola dana cadangan pesangon buruh sesuai UU Nomor 27 Tahun 2026. Dari tiga opsi yang ada, Danantara dinilai paling realistis karena tak perlu revisi undang-undang atau membentuk lembaga baru. Namun Said menegaskan Presiden Prabowo belum menetapkan siapa pengelola resminya.

Nov 16, 2026 - 08:02
Updated: 1 day ago
0
Said Iqbal Usul Danantara Kelola Dana Pesangon Buruh, Sebut Paling Cepat Dieksekusi
Said Iqbal Usul Danantara Kelola Dana Pesangon Buruh, Sebut Paling Cepat Dieksekusi

Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengusulkan agar pemerintah menunjuk BPI Danantara sebagai pengelola dana cadangan pesangon buruh. Skema ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Usulan itu disampaikan Said dalam konferensi pers daring, Senin (16/11).

Said, yang juga menjabat Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), memaparkan ada tiga opsi lembaga yang berpotensi mengelola dana besar tersebut. Selain Danantara, pilihan lain adalah BPJS Ketenagakerjaan atau membentuk lembaga pengelola baru. Menurutnya, Danantara menjadi opsi paling realistis dan cepat dieksekusi karena tidak memerlukan revisi undang-undang maupun anggaran pembentukan instansi baru.

"Kalau teman-teman tanya saya sebagai Presiden Serikat Buruh dan Partai Buruh memang lebih cenderung pengelola jaminan dana cadangan pesangon itu adalah sebaiknya yang sudah ada tanpa merubah undang-undang. Ya paling mungkin Danantara," ujar Said.

Ia menjelaskan, pengelolaan melalui BPJS Ketenagakerjaan sebenarnya memungkinkan, tetapi tergolong berat. Pemerintah dan DPR harus merevisi Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) serta Undang-Undang BPJS. Program jaminan sosial yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan saat ini terbatas pada lima program utama, sementara dana cadangan pesangon merupakan kewajiban pengusaha yang membutuhkan skema iuran baru di luar pembukuan perusahaan.

Sementara itu, opsi membentuk lembaga pengelola baru dinilai tidak efisien. Said menyebut pembentukan lembaga baru membutuhkan anggaran awal yang besar serta rekrutmen sumber daya manusia hingga tingkat kabupaten dan kota. "Cuma kalau bikin yang baru butuh anggaran awalnya berapa, kemudian jumlah manusianya sampai ke tingkat kabupaten/kota, udah kayak BPJS. Butuh anggaran, mendingan yang sudah ada," katanya.

Meski mendorong Danantara, Said menegaskan hingga kini Presiden Prabowo Subianto belum mengambil keputusan resmi terkait lembaga yang akan ditunjuk. Ia juga membantah kabar yang menyebut pemerintah telah menetapkan Danantara sebagai pengelola tunggal. "Saya disclaimer ya, belum ada keputusan pemerintah dan belum ada keputusan Presiden lembaga pengelola dana cadangan pesangon yang jumbo ini, belum ada siapa yang ditunjuk oleh Presiden. Tapi saya berpendapat dengan tiga kemungkinan tadi yang paling cepat itu ya Danantara," ucapnya.

Said menambahkan masyarakat tidak perlu khawatir apabila Danantara ditunjuk mengelola dana pesangon puluhan juta pekerja formal di Indonesia. Ia memastikan negara tetap menjadi penjamin utama jika terjadi risiko krisis ekonomi maupun bencana besar yang memengaruhi pengelolaan dana tersebut.

"Ketika terjadi sesuatu di prinsip jaminan sosial, maka negara, Presiden atas nama negara yang bertanggung jawab. Jadi kalau negara yang menyelenggarakan melalui Danantara, enggak usah khawatir. Yang penting negara, jangan swasta, jangan BUMN," pungkas Said.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Wow Wow 0
Sad Sad 0
Angry Angry 0

Comments (0)

User