BI Sebut Konsumen RI Masih di Kategori Kritis, Dinilai Rawan Jadi Korban Penipuan Digital

Bank Indonesia mencatat Indeks Keberdayaan Konsumen Sistem Pembayaran 2026 sebesar 77,03 persen, naik dari 64,67 persen pada 2023, namun masih masuk kategori kritis. Konsumen dinilai belum sepenuhnya mampu melindungi diri dari risiko penipuan digital, sehingga edukasi saja tidak cukup dan perlu penguatan sistem perlindungan serta koordinasi antarlembaga.

Nov 16, 2026 - 16:02
Updated: 8 hours ago
0
BI Sebut Konsumen RI Masih di Kategori Kritis, Dinilai Rawan Jadi Korban Penipuan Digital
BI Sebut Konsumen RI Masih di Kategori Kritis, Dinilai Rawan Jadi Korban Penipuan Digital

Bank Indonesia (BI) menilai tingkat keberdayaan konsumen dalam menggunakan layanan sistem pembayaran di Tanah Air masih berada di kategori kritis. Meski demikian, angkanya tercatat meningkat dibandingkan tiga tahun lalu.

Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta menyampaikan hal itu dalam acara Gerakan Bersama Pelindungan Konsumen (GEBER PK) 2027 di Jakarta, Senin (16/11). Berdasarkan survei BI, Indeks Keberdayaan Konsumen Sistem Pembayaran (IKKSP) 2026 mencapai 77,03 persen, naik 12,36 poin dari hasil survei 2023 yang sebesar 64,67 persen.

"Meskipun meningkat kita lihat keberdayaan konsumen masih berada pada kategori kritis. Jadi belum mencapai berdaya," ujar Filianingsih.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan masyarakat masih perlu meningkatkan kewaspadaan saat bertransaksi, memahami risiko penipuan, serta mengetahui cara memperjuangkan hak ketika mengalami masalah. Survei IKKSP sendiri dilakukan BI setiap tiga tahun untuk mengukur pengetahuan, sikap, dan perilaku konsumen sebelum maupun selama menggunakan layanan sistem pembayaran.

Filianingsih menjelaskan, kenaikan indeks mencerminkan konsumen semakin mampu mengenali risiko, mempertimbangkan pilihan, dan berhati-hati dalam bertransaksi. Capaian itu juga sejalan dengan upaya edukasi dan penguatan perlindungan konsumen yang telah dilakukan.

Kendati begitu, masih ada sejumlah aspek yang perlu dibenahi, terutama perilaku transaksi yang aman dan kesadaran konsumen memperjuangkan haknya. BI juga menemukan potensi kesenjangan tingkat keberdayaan antarkelompok masyarakat dan antarwilayah, sehingga program perlindungan konsumen ke depan dinilai perlu dirancang lebih terarah sesuai risiko dan kebutuhan masing-masing daerah.

Filianingsih menegaskan edukasi saja tidak cukup untuk melindungi masyarakat dari kejahatan digital yang semakin canggih. Penguatan sistem perlindungan oleh penyelenggara serta koordinasi antarlembaga juga dibutuhkan. "Konsumen tidak dapat menjadi satu-satunya lapis pertahanan. Kalau konsumen yang sudah pintar menghadapi kejahatan digital yang semakin canggih itu saja tidak cukup," katanya.

BI akan memakai hasil IKKSP sebagai acuan memperkuat kebijakan dan pengawasan, sekaligus menentukan sasaran wilayah dan prioritas program GEBER PK. Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen (PEPK) OJK Dicky Kartikoyono menyebut penguatan perlindungan konsumen juga menjadi perhatian dalam proses aksesi Indonesia menuju keanggotaan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Dicky menyampaikan ekosistem perlindungan konsumen Indonesia akan melalui peninjauan dan penilaian OECD dalam satu tahun ke depan. Tim OECD dijadwalkan datang ke Indonesia pada 8-11 Desember untuk fact finding, setelah Indonesia menyerahkan kuesioner sekitar 100 halaman pada Agustus. Pada Maret, Filianingsih bersama Dicky dijadwalkan presentasi di Paris untuk menjawab berbagai concern, dan hasil penilaian dijadwalkan diumumkan pada November tahun depan.

Dicky menilai penilaian tersebut menjadi momentum memperkuat perlindungan konsumen di tengah layanan keuangan digital yang semakin cepat dan kompleks. Risiko kini tidak lagi terbatas pada satu lembaga keuangan karena satu transaksi dapat melibatkan bank, penyedia jasa sistem pembayaran, payment gateway, merchant, platform digital, perusahaan telekomunikasi, hingga pihak ketiga lainnya. Karena itu, ia mendorong perlindungan konsumen dilakukan lebih proaktif, mulai dari perancangan produk dan layanan, proses transaksi, hingga penyelesaian pengaduan, dengan kolaborasi seluruh pelaku industri dan otoritas.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Wow Wow 0
Sad Sad 0
Angry Angry 0

Comments (0)

User