Kemenkum Blokir SABH FFI, Michael Sianipar Sebut Kepengurusan KLB 2024 Makin Kuat
Michael Sianipar menilai pemblokiran Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) FFI oleh Kemenkum justru memperkuat status kepengurusan hasil KLB 2024. Menurutnya, pernyataan Kemenkum bahwa pergantian ketua umum hanya bisa lewat KLB menegaskan aturan organisasi tak bisa ditabrak, termasuk oleh PSSI. FFI pun melaporkan dugaan pelanggaran statuta PSSI ke Komite Etik dan membuka opsi membawa perkara ke BAKI hingga CAS.
Michael Sianipar angkat bicara soal langkah Kementerian Hukum (Kemenkum) yang memblokir Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) milik FFI. Menurutnya, keputusan tersebut tidak melemahkan posisi kepengurusan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) 2024, melainkan justru mempertegas statusnya.
Michael menilai pernyataan Kemenkum yang menyebut pergantian ketua umum hanya dapat diproses melalui KLB menjadi penegasan penting. Ia membaca rilis Kemenkum yang menyatakan bahwa Pimpinan PSSI sempat bersurat mengajukan pergantian Ketua Umum, namun jawaban Kemenkum tetap mengacu pada keharusan KLB.
"Saya pikir ini justru memperkuat status quo bahwa SK Kemenkum yang sah adalah yang kepemimpinan FFI hasil Kongres Luar Biasa 2024 dan hasil KLB tersebut tidak bisa dianulir," kata Michael, Selasa (17/11).
Bagi Michael, sikap Kemenkum itu menegaskan bahwa aturan organisasi tidak bisa ditabrak oleh pihak mana pun, termasuk PSSI. Karena itu, ia menyampaikan terima kasih atas langkah Kemenkum tersebut.
Ia menegaskan pergantian ketua umum tidak boleh dilakukan lewat surat keputusan yang dinilainya ilegal. Menurutnya, mekanisme pergantian ketua umum harus melalui KLB sesuai AD/ART FFI yang sah dan terdaftar di Kementerian Hukum.
Michael juga menyatakan FFI telah mengajukan Surat Keberatan dan Laporan ke Komite Etik PSSI. Jika diperlukan, FFI membuka kemungkinan melaporkan perkara ini ke BAKI hingga ke Court of Arbitration for Sports (CAS) di bawah FIFA.
Laporan FFI menyoroti dugaan pelanggaran Statuta PSSI oleh Pimpinan PSSI terkait penerbitan SK penetapan Pelaksana Tugas (Plt) di FFI secara sepihak dan tanpa dasar. FFI meminta pemeriksaan independen terhadap Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi terkait terbitnya surat keputusan pemecatan Michael.
FFI menegaskan upaya konstitusional ini bukan untuk menyerang personal maupun menjegal mekanisme demokrasi organisasi, termasuk pelaksanaan KLB FFI yang diinginkan pemilik suara. Laporan tersebut bertujuan menguji kepatuhan prosedur, tata kelola, serta batas kewenangan pejabat PSSI mengacu pada Statuta PSSI Edisi 2025 dan Kode Etik FIFA terkait pelaksana tugas Ketua FFI dan pemberhentian Michael.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Wow
0
Sad
0
Angry
0
Comments (0)