Kemnaker Bantah Isu Pesangon Buruh Bakal Dikelola Danantara, Aturan Baru Masih Digodok
Kemnaker menegaskan informasi yang menyebut pengusaha wajib menyetorkan Dana Cadangan Pesangon ke Danantara tidak benar. Hingga kini belum ada lembaga pengelola yang ditetapkan karena masih menunggu aturan turunan UU Nomor 27 Tahun 2026. Danantara juga membantah pernah ditunjuk mengelola dana tersebut.
Pemerintah memastikan kabar yang menyebutkan bahwa pengusaha diwajibkan menyetorkan Dana Cadangan Pesangon ke Danantara tidak benar. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan hingga saat ini belum ada keputusan resmi mengenai lembaga yang akan mengelola dana tersebut.
Kewajiban menyetor Dana Cadangan Pesangon sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Dalam aturan itu, perusahaan diberi waktu hingga Oktober 2027 untuk mulai mengalihkan dana pesangon agar dikelola oleh lembaga yang dibentuk pemerintah.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri menegaskan informasi soal Danantara tidak sesuai dengan keputusan pemerintah. Menurut dia, belum ada lembaga yang ditetapkan untuk mengelola Dana Cadangan Pesangon.
"Informasi yang menyebutkan bahwa pengusaha kini wajib menyetorkan dana cadangan pesangon ke Danantara tidak benar. Sampai sekarang belum ada keputusan Pemerintah mengenai lembaga yang akan mengelola Dana Cadangan Pesangon," ujar Indah dalam keterangan resmi, Sabtu (14/11) lalu.
Indah menjelaskan, pelaksanaan kebijakan Dana Cadangan Pesangon masih menunggu aturan turunan yang akan menjadi dasar teknis. Aturan itu nantinya mengatur sumber pendanaan, tata kelola, mekanisme pengelolaan, lembaga yang bertanggung jawab, hingga sistem pertanggungjawaban dana.
Sebelum merumuskan aturan tersebut, Kemnaker akan menggelar penjaringan aspirasi atau konsultasi publik dengan melibatkan pengusaha, pekerja atau buruh, dan pihak terkait lainnya. Pembahasan bersama pemangku kepentingan dinilai penting agar kebijakan tidak hanya melindungi pekerja, tetapi juga memperhatikan kemampuan dan keberlangsungan usaha.
Sementara itu, Tim Komunikasi Danantara Indonesia menyatakan menghormati kebijakan pemerintah dalam memperkuat perlindungan hak-hak pekerja, termasuk melalui pengaturan dana cadangan pesangon. Namun, Danantara membantah informasi yang menyebut lembaga tersebut telah ditunjuk untuk mengelola dana cadangan pesangon.
"Terkait pemberitaan tersebut, kami menegaskan bahwa Danantara Indonesia tidak pernah menerima penugasan maupun penunjukan sebagai pengelola dana cadangan pesangon sebagaimana diberitakan," tegas super holding pelat merah tersebut dalam keterangan resmi, Minggu (15/11).
Kemnaker memastikan perkembangan kebijakan ini akan disampaikan setelah seluruh tahapan perumusan dan penetapan aturan selesai. Dengan demikian, penetapan lembaga pengelola Dana Cadangan Pesangon masih menunggu proses penyusunan dan pengesahan peraturan pelaksanaan.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Wow
0
Sad
0
Angry
0
Comments (0)