Solok Gelar Capacity Building, Pemkab Minta Dukungan Kemendagri untuk Pemulihan Pascabencana

Pemerintah Kabupaten Solok menggelar sosialisasi penguatan transparansi pengelolaan keuangan daerah untuk tahun anggaran 2027 sekaligus capacity building pimpinan SKPD. Wakil Bupati Solok Candra meminta pendampingan Kemendagri untuk pemulihan pascabencana banjir bandang 2026, sementara Dirjen Bina Keuangan Daerah Agus Fatoni menekankan optimalisasi APBD dan percepatan proses pengadaan.

Nov 17, 2026 - 08:02
Updated: 1 day ago
0
Solok Gelar Capacity Building, Pemkab Minta Dukungan Kemendagri untuk Pemulihan Pascabencana
Solok Gelar Capacity Building, Pemkab Minta Dukungan Kemendagri untuk Pemulihan Pascabencana

Pemerintah Kabupaten Solok menggelar sosialisasi penguatan transparansi pengelolaan keuangan daerah untuk Tahun Anggaran 2027 yang dirangkai dengan capacity building bagi pimpinan SKPD di lingkungan Pemkab Solok. Kegiatan berlangsung di Sekretariat Daerah Kabupaten Solok pada Sabtu (14/11/2026) dengan menghadirkan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si., GRCE, sebagai narasumber.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Solok Candra berharap forum tersebut menjadi ruang dialog dan diskusi untuk membahas berbagai persoalan serta tantangan pembangunan yang dihadapi pemerintah daerah. Menurutnya, Pemkab Solok saat ini tengah berupaya memastikan pelayanan kepada masyarakat, terutama di nagari-nagari yang terdampak bencana, tetap berjalan dengan baik dan lancar.

Candra menjelaskan bahwa dampak bencana banjir bandang atau galodo pada 2026 masih membutuhkan perhatian dan penanganan serius, khususnya dalam memenuhi kebutuhan pemulihan serta rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Karena itu, ia berharap Kementerian Dalam Negeri memberikan pendampingan dan dukungan, terutama dalam pengelolaan keuangan daerah, agar berbagai kebutuhan pemulihan dapat ditangani secara optimal.

Sementara itu, Agus Fatoni dalam pemaparannya menekankan pentingnya optimalisasi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Ia menegaskan bahwa anggaran daerah harus dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung program pembangunan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Seluruh pimpinan perangkat daerah diminta memperhatikan realisasi anggaran serta memastikan setiap program berjalan sesuai perencanaan dan target yang telah ditetapkan. Menurut Agus Fatoni, masih rendahnya realisasi anggaran di sejumlah daerah salah satunya dipengaruhi oleh keterlambatan proses pelelangan atau pengadaan barang dan jasa.

Ia pun mengingatkan agar proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dipersiapkan lebih awal sehingga tidak menghambat penyerapan anggaran. Agus Fatoni juga menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengelola keuangan daerah, sehingga diperlukan komitmen, ketepatan, serta kemampuan pimpinan perangkat daerah dalam menentukan prioritas penggunaan anggaran.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Wow Wow 0
Sad Sad 0
Angry Angry 0

Comments (0)

User