Eisenkot Tegas Menolak Koalisi dengan Netanyahu, Dugaan Kudeta Jadi Pemicu
Blok oposisi Israel pimpinan Gadi Eisenkot menolak membentuk pemerintahan persatuan dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Penolakan dipicu dugaan keterlibatan kantor Netanyahu dalam upaya memengaruhi pemilu, yang disebut sebagai upaya kudeta. Blok oposisi juga menuntut pemecatan Kepala Shin Bet dan Kepala Mossad.
Blok oposisi Israel yang mendapat mandat membentuk pemerintahan baru di bawah pimpinan Gadi Eisenkot memutuskan menolak opsi pemerintahan persatuan bersama Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Keputusan itu diambil setelah muncul dugaan keterlibatan kantor Netanyahu dalam upaya memengaruhi jalannya pemilu Israel.
Sumber dari kubu Partai Yashar yang dipimpin Eisenkot menyampaikan kepada penyiar publik Israel, KAN, pada Senin (16/11), bahwa pengungkapan tersebut praktis menutup peluang kerja sama dengan Partai Likud yang dikendalikan Netanyahu. Mereka menilai dugaan campur tangan itu sebagai upaya kudeta.
Selain menolak berkoalisi, blok oposisi juga menuntut pemecatan Kepala Shin Bet David Zini dan Kepala Mossad Roman Gofman. Saat ini Eisenkot tengah berupaya merakit koalisi untuk membentuk pemerintahan Israel berikutnya, dengan melibatkan sejumlah partai oposisi yang dipimpin Naftali Bennett, Yair Golan, dan Avigdor Lieberman.
Menurut KAN, peluang terbentuknya pemerintahan persatuan semakin mengecil setelah Netanyahu melontarkan serangan terhadap partai-partai Arab dalam upacara pelantikan anggota parlemen Israel, Knesset, pekan lalu. Ketegangan bertambah setelah Gofman berkunjung ke Amerika Serikat untuk membahas Iran. Eisenkot disebut tidak diberi tahu soal kunjungan itu, padahal ia sempat bertemu Netanyahu hanya beberapa jam sebelum keberangkatan.
Pada Minggu (15/11), Channel 12 mengungkap dugaan keterlibatan kantor Netanyahu dalam penangkapan seorang aktivis partai Arab, United Arab List (Ra'am), pada hari pemungutan suara 27 Oktober. Berdasarkan hasil penyelidikan, kantor Netanyahu memberikan informasi kepada polisi yang kemudian menjadi dasar penangkapan aktivis tersebut, lapor Anadolu Agency.
Polisi tetap melanjutkan penyelidikan meski seorang petugas intelijen telah memperingatkan agar kredibilitas sumber informasi diperiksa lebih dulu. Sumber tersebut kemudian diidentifikasi sebagai mantan ajudan di kantor perdana menteri.
Channel 12 juga melaporkan bahwa Zini meminta izin untuk menyadap lima anggota parlemen Arab pada hari pemungutan suara. Permintaan itu diajukan dengan alasan dugaan campur tangan asing dalam pemilu. Namun, Jaksa Agung Israel Gali Baharav Miara menolak permintaan penyadapan tersebut.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Wow
0
Sad
0
Angry
0
Comments (0)