Prabowo Setujui Rp42 Triliun, Pemulihan Aceh hingga Sumbar Ditargetkan Mulai Awal 2027

Presiden Prabowo Subianto memberikan lampu hijau untuk penyediaan anggaran sekitar Rp42 triliun guna mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi kawasan terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pada 2027. Persetujuan itu disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/11).

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, anggaran tersebut mencakup kebutuhan sekitar Rp33 triliun untuk tahun depan serta Rp9 triliun dari anggaran 2026 yang belum tersalurkan ke kementerian dan lembaga. Menurut Tito, Prabowo menyatakan tidak ada persoalan dengan penyediaan dana itu.

"Untuk tahun depan, kami sudah menyampaikan perlu anggaran lebih kurang Rp33 triliun untuk seluruh kementerian/lembaga. Ditambah Rp9 triliun tahun ini yang belum direalisasikan dan ditransfer Kementerian Keuangan ke k/l karena waktunya sudah terlalu pendek. Sehingga akan diluncurkan ke tahun depan," ujar Tito dalam keterangan pers usai ratas.

Dana tersebut tidak diberikan langsung kepada Mendagri, melainkan dialokasikan ke kementerian dan lembaga pelaksana, terutama Kementerian Pekerjaan Umum. Anggaran akan dipakai untuk sejumlah proyek pemulihan, mulai dari pembangunan jalan, sekolah, rumah ibadah, pasar, hingga dukungan bagi UMKM.

Tito meminta kepastian anggaran segera diterbitkan agar kementerian dan lembaga bisa mengajukan kebutuhan kepada Kementerian Keuangan dan memulai lelang dini. Dengan begitu, pekerjaan di lapangan diharapkan berjalan sejak Januari atau paling lambat Februari 2027.

"Begitu sudah mengajukan ke keuangan, yang penting Kementerian Keuangan sudah mengeluarkan surat setuju, maka k/l bisa melakukan lelang dini. Setelah lelang cepat, kita harapkan begitu anggarannya sudah ditransfer Januari, paling lambat Februari, sudah harus berjalan lagi," tegasnya.

Berdasarkan data Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR), rencana induk pemulihan bencana Sumatra mencakup 11.520 kegiatan selama 2026-2028. Kegiatan itu meliputi pembangunan dan perbaikan jalan, jembatan, sungai, sekolah, rumah, serta pemulihan sektor pertanian dan pertambakan.

Pelaksana utama program terdiri dari 23 kementerian/lembaga dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp100,16 triliun selama tiga tahun, yakni Rp38,93 triliun pada 2026, Rp32,84 triliun pada 2027, dan Rp28,28 triliun pada 2028. Ada pula 10 kementerian/lembaga pendukung dengan kebutuhan sekitar Rp575,4 miliar, sehingga total pembiayaan rencana induk mencapai sekitar Rp100,67 triliun.

Untuk 2026, Tito menyebut dari sekitar Rp39,1 triliun kebutuhan anggaran K/L pusat yang diajukan, sebanyak Rp29,9 triliun telah disalurkan kepada 33 kementerian dan lembaga. Pemerintah juga memberikan dukungan anggaran sekitar Rp12,34 triliun kepada pemerintah daerah, terdiri dari Rp268 miliar melalui Belanja Tidak Terduga, tambahan Transfer ke Daerah sekitar Rp10,65 triliun, serta tambahan TKD untuk belanja pegawai dan penanganan bencana sekitar Rp1,4 triliun.

Namun, Tito menyoroti realisasi tambahan TKD yang masih berbeda-beda. Di Sumatra Barat, realisasi tertinggi 54 persen, sementara ada daerah yang baru 5 persen. Di Sumatra Utara, realisasi tertinggi 60 persen di Kabupaten Asahan, sedangkan Kabupaten Mandailing Natal dan Kabupaten Toba masih nol persen. Di Aceh, Kabupaten Pidie telah menggunakan 93 persen, tetapi Kabupaten Bireuen masih nol persen.

Tito meminta pemerintah daerah memastikan dana digunakan untuk penanganan bencana, bukan dialihkan ke kebutuhan lain atau dibiarkan menjadi sisa anggaran. Ia juga mencatat sedikitnya 41 kejadian bencana susulan, terutama banjir dan tanah longsor, di wilayah terdampak sejak April hingga Oktober. Bencana itu tersebar di 13 kabupaten/kota dan membuat sejumlah infrastruktur yang sebelumnya diperbaiki kembali rusak.

"Gunakan untuk kepentingan bencana. Jangan hanya menunggu dari pemerintah pusat saja," tegas Tito.