105 Jemaah Umrah Pasaman Barat Tertahan di Jakarta, Kakanwil Kemenhaj Sumbar Desak Travel Bertanggung Jawab

Sebanyak 105 jemaah umrah asal Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, masih tertahan di Jakarta setelah batal berangkat ke Arab Saudi. Persoalan ini langsung menjadi perhatian Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Sumatera Barat yang bergerak cepat memastikan penanganan para jemaah.

Kepala Kanwil Kemenhaj Sumbar, M. Rifki, melalui keterangan tertulis di Padang, Senin (9/11/2026), menegaskan pihak travel wajib bertanggung jawab atas kegagalan keberangkatan tersebut. Tanggung jawab itu termasuk mengembalikan biaya perjalanan yang telah dibayarkan jemaah sesuai hak masing-masing.

Rifki sendiri bertolak ke Jakarta pada Senin (9/11/2026) untuk meninjau langsung kondisi rombongan. Kedatangannya bertujuan memastikan keselamatan serta kebutuhan para jemaah selama menunggu kepulangan ke Sumatera Barat.

Rombongan tersebut terdiri atas 103 jemaah dan dua orang mutawif. Mereka semestinya berangkat menuju Arab Saudi pada 4 November 2026 melalui Kuala Lumpur. Namun rencana itu tidak terlaksana sehingga seluruh rombongan terpaksa tertahan di Jakarta.

Kondisi itu berdampak pada para jemaah. Sejumlah orang dilaporkan mengalami kelelahan hingga tekanan psikologis akibat ketidakpastian keberangkatan. Kemenhaj Sumbar memastikan kondisi fisik dan psikologis jemaah menjadi perhatian dalam proses penanganan.

"Kami pro kepada jemaah, tetapi juga pro kepada travel yang berizin. Kami tidak akan membiarkan travel tidak berizin memberangkatkan jemaah," tegas Rifki.

Untuk mempercepat pemulangan, Kemenhaj Sumbar mengupayakan pengaturan penerbangan secara bertahap menggunakan maskapai Lion Air. Tahap pertama, sebanyak 38 orang dijadwalkan kembali ke Sumatera Barat, kemudian disusul sembilan orang pada hari berikutnya. Jemaah lainnya akan dipulangkan bertahap menyesuaikan pengaturan penerbangan. Biaya tiket kepulangan ditanggung oleh keluarga pemilik travel yang juga masih mendampingi para jemaah di Jakarta.

Meski demikian, Rifki menegaskan persoalan tidak selesai hanya dengan memulangkan seluruh jemaah. Pihak travel tetap harus memberikan pertanggungjawaban atas kegagalan keberangkatan, termasuk mengembalikan biaya perjalanan yang telah dibayarkan.

Kemenhaj Sumbar juga menegaskan komitmen menindak penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) yang memberangkatkan jemaah tanpa izin resmi. Penindakan serupa dapat dilakukan terhadap PPIU berizin yang terbukti memfasilitasi keberangkatan jemaah melalui travel tidak berizin. "Kalau travelnya tidak berizin, maka akan sulit untuk mempertanggungjawabkan secara penuh perjalanan ibadah umrah tersebut," ujarnya.

Menurut Rifki, peristiwa ini harus menjadi peringatan bagi seluruh penyelenggara perjalanan ibadah umrah di Sumatera Barat. Travel yang belum memiliki izin tidak diperbolehkan memberangkatkan jemaah dengan memanfaatkan fasilitas maupun perizinan milik penyelenggara lain.

Sebagai tindak lanjut, Kemenhaj akan menelusuri status perizinan travel yang terlibat, termasuk memeriksa dugaan penggunaan fasilitas penyelenggara lain dalam proses pemberangkatan jemaah. Pemeriksaan juga diarahkan untuk memastikan ada atau tidaknya keterlibatan PPIU berizin yang diduga memfasilitasi keberangkatan tersebut. Penanganan kasus ini turut melibatkan Satgas Pengawasan Kemenhaj pusat yang melakukan penanganan langsung di lokasi.

Kemenhaj Sumbar berencana memperketat pengawasan terhadap seluruh PPIU di wilayah Sumatera Barat, terutama terkait kelengkapan dokumen perizinan dan administrasi keberangkatan. Pengawasan meliputi kepastian jadwal keberangkatan, ketersediaan tiket pergi dan pulang, visa, hingga akomodasi jemaah. Rifki juga mengingatkan masyarakat agar lebih cermat sebelum memilih biro perjalanan umrah. "Calon jemaah diminta memastikan legalitas travel serta memeriksa seluruh komponen perjalanan sebelum melakukan pembayaran agar terhindar dari persoalan serupa," tutupnya.