Papua Nugini Ingin Batasi Warga Punya Anak Maksimal Tiga, Populasi Jadi Alasan

Pemerintah Papua Nugini tengah mempertimbangkan kebijakan keluarga berencana yang membatasi jumlah anak maksimal tiga per keluarga. Usulan ini muncul sebagai respons terhadap pertumbuhan penduduk yang dinilai pesat dan mulai membebani berbagai sektor, terutama layanan publik serta kondisi keuangan rumah tangga.

Perdana Menteri Papua Nugini, James Marape, menjadi tokoh yang mendorong penerapan kebijakan tersebut. Menurut pemerintah, pembatasan jumlah anak bertujuan memperlambat laju pertumbuhan populasi sekaligus mengurangi tekanan pada layanan penting seperti pendidikan dan kesehatan.

Rencana ini tidak lepas dari sorotan. Organisasi keluarga berencana Marie Stopes menegaskan tidak terlibat dalam penyusunan usulan kebijakan tersebut. Mereka juga mengklarifikasi bahwa kemunculan foto mantan staf dalam kegiatan sosial yang ditampilkan pada pernyataan terkait kebijakan tidak berarti organisasi mendukung langkah Marape.

Marie Stopes menekankan bahwa setiap orang berhak menentukan secara bebas apakah ingin memiliki anak, kapan memiliki anak, dan berapa jumlah anak yang diinginkan. Pernyataan ini menjadi penegasan bahwa kebijakan pembatasan anak perlu mempertimbangkan hak individu.

Dari sisi pengamat, Direktur Eksekutif Institut Urusan Nasional Papua Nugini, Paul Barker, menilai keberhasilan program keluarga berencana seharusnya lebih mengutamakan pemberdayaan dan kesadaran masyarakat, bukan penegakan aturan. Menurutnya, pendekatan yang menekankan akses dan edukasi lebih tepat dibanding pembatasan yang bersifat memaksa.

Barker mengungkapkan bahwa sebenarnya banyak perempuan di Papua Nugini yang ingin memiliki dua atau tiga anak. Namun, keinginan itu kerap terkendala karena mereka belum mampu mengakses sarana yang memadai untuk mewujudkannya.

"Sepertiga dari perempuan sebenarnya lebih memilih memiliki dua atau tiga anak. Tetapi mereka belum mampu mengakses sarana untuk dapat melakukannya," kata Barker, seperti dilaporkan ABC.

Hingga saat ini, Pemerintah Papua Nugini belum merinci bagaimana kebijakan maksimal tiga anak tersebut akan diterapkan. Belum ada penjelasan mengenai mekanisme, sanksi, maupun bentuk dukungan yang akan diberikan kepada masyarakat jika aturan itu benar-benar diberlakukan.