Pakistan Percepat Kirim Pasukan ke Arab Saudi Lewat Pakta Makkah, Parlemen Justru Tak Dilibatkan
Pakistan mempercepat pengerahan militer ke Arab Saudi di bawah Pakta Pertahanan Makkah tanpa melalui persetujuan parlemen, berbeda dengan sikap parlemen pada 2015 yang menolak keterlibatan dalam perang Yaman. Pengamat menilai langkah ini memperkuat otonomi militer, sementara ketergantungan finansial pada Riyadh mempersempit ruang politik Islamabad untuk menolak permintaan strategis Saudi.
Pakistan kembali menjadi sorotan setelah memutuskan mempercepat pengerahan militernya ke Arab Saudi melalui Pakta Pertahanan Makkah tanpa lebih dulu meminta persetujuan parlemen. Keputusan itu kontras dengan sikap parlemen pada 2015, ketika lembaga legislatif tersebut dengan tegas menolak melibatkan negara dalam perang di Yaman yang dipimpin Arab Saudi.
Menurut Pakar Hubungan Sipil-Militer Pakistan, Dr. Ayesha Siddiqa, langkah tersebut menunjukkan bagaimana kepemimpinan militer sengaja meminggirkan institusi sipil. Tujuannya, memperkuat otonomi domestik sekaligus posisi tawar eksternal mereka sendiri. Ia menilai pengerahan pasukan tanpa persetujuan parlemen adalah cerminan dari upaya tersebut.
Kementerian Informasi Pakistan sebelumnya membantah laporan The New York Times soal dugaan keterlibatan pesawat tempur Pakistan dalam menyerang target Houthi. Namun perdebatan mengenai pesawat itu dinilai justru mengaburkan keputusan substansial yang sudah terjadi, yakni perluasan komitmen militer tanpa batasan operasional yang transparan. Teks lengkap perjanjian pun tidak pernah dipublikasikan, sementara publik hanya diminta menerima jaminan lisan dari para pengambil keputusan militer.
Kehadiran personel Pakistan di Arab Saudi sebenarnya bukan hal baru. Persoalan utamanya terletak pada tuntutan aktivasi pertahanan kolektif. Melindungi wilayah Saudi dari rudal dan drone berbeda secara fundamental dengan mendukung kampanye militer ofensif. Transisi dari tugas defensif ke operasi aktif dikhawatirkan berjalan bertahap melalui permintaan beruntun untuk misi pengintaian dan dukungan operasional yang dibingkai sebagai penyesuaian praktis atas kewajiban yang ada.
Parlemen Pakistan dinilai semestinya menjalankan fungsi pengawasan, mulai dari mempertanyakan siapa komandan yang memegang kendali pasukan, misi apa saja yang telah diotorisasi, faktor pemicu eskalasi yang lebih luas, hingga pihak yang menanggung seluruh biaya finansial. Prosedur internal pemerintah yang menutup ruang pengawasan mungkin terasa nyaman secara administratif, tetapi bukan itu esensi dari konsensus nasional.
Bagi Jenderal Asim Munir, pengaturan ini menawarkan keuntungan politis yang lebih sulit diraih jika harus melewati proses pengawasan parlemen. Kepemimpinan militer yang mampu menjanjikan kapabilitas tempur secara langsung kepada mitra kaya raya memperoleh standing diplomasi yang kuat melalui institusinya sendiri. Ketergantungan luar negeri dan sentralisasi kekuasaan domestik pun saling memperkuat.
Direktur South Asia Institute, Wilson Center, Michael Kugelman, menilai ketergantungan ekonomi Pakistan yang mendalam pada Riyadh menciptakan ketimpangan struktural. Kondisi itu membuat Islamabad hampir mustahil menolak permintaan strategis Saudi, terlepas dari risiko geopolitik regional yang menyertainya. Arab Saudi secara konsisten memberikan dukungan finansial di tengah krisis ekonomi Pakistan, sementara Pakistan menyediakan bantuan militer.
Masalah rental army melampaui sekadar citra buruk. Persoalan utamanya menyangkut kemampuan negara menentukan kapan sebuah penugasan harus diakhiri. Pemerintah yang bergantung pada bantuan finansial mitranya akan mendapati kontribusi militer yang awalnya terbatas perlahan bertambah tugas, tepat saat ruang politik untuk menarik diri menyusut.
Kalkulasi strategis ini juga membawa konsekuensi terhadap hubungan dengan Iran. Peran Pakistan dalam membela infrastruktur Saudi tidak otomatis memutus hubungan dengan Teheran, tetapi keterlibatan langsung dalam serangan terhadap kelompok Houthi yang didukung Iran akan memicu persoalan pelik. Islamabad harus mampu menjelaskan bagaimana klaim mereka meredam ketegangan regional sejalan dengan tindakan militer aktif terhadap proksi negara tetangga. Risiko domestik mengikuti logika serupa, karena pengerahan pasukan yang dibingkai sebagai pembelaan solidaritas Sunni dapat menjadi bahan bakar mobilisasi sektarian di dalam negeri dan mengekspos warga minoritas Syiah pada gelombang permusuhan yang tidak mereka ciptakan.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Wow
0
Sad
0
Angry
0
Comments (0)