OpenAI hingga Microsoft Peringatkan Serangan Siber AI Makin Meluas, Dunia Diminta Bertindak Cepat

Sejumlah raksasa teknologi dunia menyuarakan kekhawatiran serius terhadap ancaman serangan siber yang memanfaatkan kecerdasan buatan. OpenAI, Anthropic, Microsoft, Alphabet, dan Amazon bersama lebih dari 100 perusahaan lain menandatangani surat bersama yang memperingatkan bahwa gelombang serangan siber berbasis AI akan semakin meluas dalam beberapa bulan mendatang. Perusahaan lain yang turut menandatangani surat itu antara lain Broadcom, Capital One, Cloudflare, CrowdStrike, General Motors, IBM, Mastercard, Oracle, Robinhood, Shopify, dan Visa.

Dalam surat tersebut, para perusahaan menilai dunia hanya memiliki waktu terbatas untuk memperkuat pertahanan siber sebelum kemampuan AI semakin maju. Mereka menyebut serangan siber berbasis AI akan menjadi jauh lebih meluas dan canggih seiring model di seluruh dunia yang semakin mampu. Karena itu, mereka menyerukan pemerintah dan pemimpin industri untuk mengerahkan teknologi, sumber daya, dan keahlian dalam menghadapi ancaman tersebut.

Peringatan itu tidak hanya ditujukan kepada perusahaan teknologi. Infrastruktur penting yang digunakan masyarakat, seperti rumah sakit, fasilitas pengolahan air, hingga infrastruktur yang menopang internet, dinilai turut berisiko. Para penandatangan menilai sistem keamanan yang selama ini digunakan tidak lagi memadai untuk menghadapi ancaman baru. Masalah lama seperti bug, pemberian akses berlebihan, kesalahan konfigurasi, perangkat lunak yang tidak aman atau belum diperbarui, autentikasi lemah, hingga technical debt pada sistem lama membuat banyak organisasi rentan. Tim keamanan, terutama di sektor infrastruktur kritis, juga disebut kekurangan sumber daya.

Oleh sebab itu, mereka mendorong peningkatan alat, pendanaan, dan dukungan untuk memperkuat pertahanan. Di sisi lain, perkembangan AI dinilai dapat membantu pihak yang bertahan. AI disebut dapat memperluas akses terhadap kemampuan keamanan siber, sekaligus mempercepat dan menekan biaya pekerjaan seperti mencari kelemahan dan memperbaiki sistem.

Dalam surat itu, pemerintah diminta mengoordinasikan pertahanan siber di tingkat lokal, nasional, hingga internasional. Mereka juga didorong memperkuat saluran berbagi informasi ancaman antara pemerintah dan industri, memprioritaskan risiko paling serius, serta mengoordinasikan penanganan dan pemulihan insiden. Pemerintah juga diminta menyediakan pendanaan, terutama untuk layanan penting yang memiliki keterbatasan tenaga maupun anggaran.

Selain pemerintah, perusahaan AI frontier didorong menyediakan akses model secara bertanggung jawab, pendanaan, pelatihan, dan dukungan langsung, terutama bagi operator infrastruktur kritis yang kekurangan sumber daya. Mereka juga diminta membangun alat observabilitas dan keamanan, serta memastikan identitas agen AI dapat dilacak dan dipertanggungjawabkan. Selain itu, perusahaan AI didorong berinvestasi pada pengujian resmi, pelaporan kerentanan secara privat, dan verifikasi perbaikan. Alat, panduan, serta penilaian ancaman juga diminta dibagikan kepada pemerintah, mitra keamanan, dan pengelola proyek open-source.

Menurut para penandatangan, tujuan akhirnya adalah menggunakan kemajuan AI bukan hanya untuk menghadapi serangan, tetapi juga memperkuat infrastruktur digital secara lebih permanen. Kekhawatiran terhadap serangan siber berbasis AI bukan lagi sekadar prediksi. Kelompok berbahaya semakin banyak menggunakan large language model (LLM) untuk membantu membobol organisasi di berbagai negara.

Pada Juni, aliansi intelijen Five Eyes yang terdiri dari Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Australia, dan Selandia Baru mengeluarkan pernyataan bersama yang jarang dilakukan. Aliansi tersebut memperingatkan revolusi AI berpotensi mengubah secara fundamental lanskap keamanan siber. Sementara itu, CISA selaku badan pertahanan siber AS dan Gedung Putih belum memberikan komentar atas seruan terbaru tersebut.