Danantara Bantah Isu Kelola Dana Cadangan Pesangon, Kemnaker Sebut Belum Ada Keputusan Resmi

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Indonesia akhirnya angkat bicara menanggapi isu yang menyebutkan lembaga tersebut ditunjuk sebagai pengelola dana cadangan pesangon pekerja. Melalui Tim Komunikasi Danantara Indonesia, pihaknya menegaskan bahwa hingga kini belum pernah menerima penugasan maupun penunjukan dari pemerintah terkait pengelolaan dana tersebut.

"Terkait pemberitaan tersebut, kami menegaskan bahwa Danantara Indonesia tidak pernah menerima penugasan maupun penunjukan sebagai pengelola dana cadangan pesangon sebagaimana diberitakan," ujar Tim Komunikasi Danantara Indonesia dalam keterangan resmi, Minggu (15/11).

Meski demikian, Danantara menyatakan menghormati kebijakan pemerintah dalam memperkuat perlindungan hak-hak pekerja, termasuk melalui pengaturan dana cadangan pesangon. Pernyataan itu disampaikan untuk menegaskan posisi lembaga tersebut di tengah beredarnya informasi yang tidak berdasar.

Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) juga telah membantah kabar yang menyebut pengusaha wajib menyetorkan dana cadangan pesangon kepada Danantara. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri menegaskan pemerintah belum menetapkan lembaga yang akan mengelola dana tersebut.

"Informasi yang menyebutkan bahwa pengusaha kini wajib menyetorkan dana cadangan pesangon ke Danantara tidak benar. Sampai sekarang belum ada keputusan Pemerintah mengenai lembaga yang akan mengelola Dana Cadangan Pesangon," kata Indah dalam keterangan resmi, Sabtu (14/11).

Indah menjelaskan bahwa ketentuan mengenai Dana Cadangan Pesangon sebagaimana diamanatkan Pasal 253 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan masih memerlukan peraturan pelaksanaan. Karena itu, sejumlah aspek teknis belum ditetapkan secara final, mulai dari mekanisme pengelolaan, tata kelola, sumber pendanaan, organisasi atau lembaga pengelola, hingga mekanisme pertanggungjawaban.

Menurut Kemnaker, penyusunan peraturan pelaksanaan akan diawali dengan penjaringan aspirasi atau konsultasi publik yang melibatkan pengusaha, pekerja atau buruh, serta pemangku kepentingan lainnya. Langkah ini dilakukan agar aturan yang dihasilkan dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak.

"Pengaturan mengenai Dana Cadangan Pesangon perlu dibahas secara komprehensif bersama para pemangku kepentingan. Kita ingin memastikan bahwa aturan pelaksanaannya disusun dengan mempertimbangkan kepentingan pekerja sekaligus keberlangsungan dunia usaha," jelas Indah.

Kemnaker juga menegaskan bahwa informasi mengenai Danantara maupun Kemnaker sebagai pengelola dana tersebut belum memiliki dasar penetapan resmi dari pemerintah. Dengan demikian, masyarakat diimbau menunggu hasil pembahasan dan keputusan resmi yang akan diambil pemerintah.