RAND Ramal Putin Tutup Usia 2027, Rusia Terjun ke Perang Besar Lawan NATO pada 2030

Jakarta, CNN Indonesia -- Lembaga riset asal Amerika Serikat, RAND Corporation, merilis skenario mengejutkan tentang masa depan keamanan Eropa. Dalam penelitian berjudul 'Ready for war 2030: a Scenario', mereka memprediksi Presiden Rusia Vladimir Putin meninggal dunia karena sebab alami pada Januari 2027. Kematian Putin disebut akan memicu perebutan kekuasaan di Kremlin, dengan dinas keamanan Rusia muncul sebagai pemenang. Pada Maret 2027, Kremlin disebut akan menunjuk seorang mantan jenderal Dinas Keamanan Federal (FSB) sebagai pengganti Putin.

Pemimpin baru Rusia itu, menurut RAND, akan berupaya mengonsolidasikan kekuasaannya dengan menyetujui gencatan senjata di Ukraina pada April 2027. Kesepakatan itu dimediasi AS dan didukung Inggris serta sejumlah negara besar Eropa, dengan imbalan sebagian sanksi terhadap Rusia dicabut. Namun, gencatan senjata tersebut tidak menghasilkan perdamaian. Negosiasi penyelesaian konflik terhenti pada Juli 2027 setelah Moskow menolak meninggalkan tujuan perangnya. Rusia tetap mengklaim wilayah Ukraina yang telah diduduki dan mempertahankan pasukannya di sana, sehingga perang berubah menjadi frozen conflict.

Memasuki 2028, RAND memprediksi Rusia mulai melancarkan perang hibrida terhadap NATO. Kampanye tersebut mencakup serangan siber, sabotase, serta gangguan terhadap jaringan komunikasi, infrastruktur energi, dan industri penting. Moskow juga memanfaatkan disinformasi untuk memperbesar ketegangan terkait minoritas etnis Rusia di Eropa Timur, dengan tujuan memicu gerakan separatis dan memperdalam perpecahan di antara negara-negara Eropa Barat. Inggris menjadi target utama karena perannya yang krusial dalam kekuatan militer NATO dan sebagai negara kerangka bagi pasukan aliansi yang ditempatkan di Estonia.

Peluang bagi Moskow semakin terbuka pada Juni 2029. Saat itu, krisis di Amerika Selatan mengalihkan perhatian dan sumber daya militer Washington dari Eropa. Pemerintah AS menjadikan krisis tersebut sebagai prioritas keamanan nasional, sementara ketegangan dengan China di kawasan Indo-Pasifik juga terus berlangsung. Akibatnya, negara-negara Eropa tidak lagi dapat sepenuhnya mengandalkan bantuan militer besar dari AS jika Rusia melancarkan serangan. Tekanan kelompok militer Rusia pada 2029 akhirnya mendorong presiden baru menyetujui rencana operasi militer terbatas di negara-negara Baltik.

Pada Mei 2030, menurut skenario RAND, Rusia memanfaatkan jaringan di komunitas etnis Rusia di Estonia untuk mengorganisasi demonstrasi di kota perbatasan Narva. Aksi tersebut berubah menjadi kerusuhan yang ditindak aparat Estonia. Moskow kemudian menuduh pemerintah Estonia gagal melindungi penduduk berbahasa Rusia, dan menggunakan alasan itu untuk mengirim pasukan melintasi perbatasan serta merebut Narva dan wilayah sekitarnya. Kremlin berharap negara-negara Eropa Barat memilih mundur daripada mengambil risiko perang yang lebih luas. Namun, NATO memberikan dukungan kepada Estonia dengan mengaktifkan Pasal 5, dan sebagian besar anggota aliansi terlibat dalam operasi militer untuk mengusir pasukan Rusia.

Konfrontasi tersebut meningkat menjadi perang skala penuh pada Juni 2030. Rusia memperluas operasi militernya ke kawasan Arktik dengan mengancam Svalbard dan Norwegia utara, serta berupaya mengerahkan armada kapal selamnya ke Atlantik Utara. Inggris menjadi salah satu sasaran utama. Moskow memperhitungkan bahwa jika Inggris tersingkir dari konflik, kapal selam Rusia akan memiliki akses lebih leluasa melalui Celah Greenland-Islandia-Inggris (GIUK). Rusia kemudian melancarkan serangan siber, sabotase, serta serangan udara dan rudal terhadap Inggris, menyasar pangkalan udara, pelabuhan, instalasi radar, dan pusat komando militer. Inggris merespons dengan mengirim brigade darat, skuadron pesawat tempur F-35 dan Typhoon, serta kemampuan serangan jarak jauh untuk memperkuat sayap timur NATO.

Perang berlangsung hingga Oktober 2030. NATO berhasil mencegah Rusia meraih kemenangan cepat, tetapi kedua pihak terjebak dalam perang berkepanjangan yang menguras sumber daya. Negara-negara Eropa, termasuk Inggris, menghadapi kesulitan mempertahankan pengerahan pasukan mereka. Di sisi lain, presiden baru Rusia juga mendapat tekanan di dalam negeri karena gagal meraih kemenangan cepat. Dalam kondisi tersebut, pemimpin Rusia menyatakan operasi militernya berhasil dan mengklaim Moskow telah mencapai tujuan untuk melindungi penduduk etnis Rusia. Saat itu, pasukan Rusia masih menguasai Narva dan sebagian besar wilayah Ida-Viru di Estonia. Sebelum NATO dapat mengorganisasi serangan balasan, Moskow mengusulkan gencatan senjata dengan harapan Estonia tidak mampu melanjutkan pertempuran sendirian.

Hingga Januari 2031, gencatan senjata masih berlaku, tetapi perundingan perdamaian mengalami kebuntuan. Eropa kembali menghadapi konflik beku, sementara pasukan Rusia tetap menduduki sebagian wilayah negara anggota NATO. RAND menyimpulkan skenario tersebut dapat merusak kredibilitas NATO dan membuat keamanan Eropa semakin tidak pasti. "Menghadapi prospek konflik beku lainnya dan Eropa yang semakin tidak stabil, kredibilitas NATO rusak dan hasilnya adalah lingkungan keamanan yang tidak pasti dan bergejolak. Masa depan keamanan Eropa pun berada dalam keadaan genting," demikian kesimpulan RAND.