OJK dan BI Perkuat Jalur Non-Pengadilan, Sengketa Keuangan Kini Wajib Lewat LAPS-SK
OJK dan BI memperkuat mekanisme penyelesaian sengketa konsumen jasa keuangan di luar pengadilan melalui LAPS-SK. Lewat Juklak Bersama, konsumen yang gagal mencapai kesepakatan dalam pengaduan internal kini diarahkan menyelesaikan sengketa lewat LAPS-SK sebelum ke pengadilan. Cakupan diperluas hingga sengketa sistem pembayaran, dengan mediator, arbiter, dan adjudikator independen bersertifikasi.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Bank Indonesia (BI) memperkuat jalur penyelesaian sengketa konsumen sektor jasa keuangan di luar pengadilan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SK). Penguatan ini ditandai dengan penandatanganan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Bersama OJK dan BI mengenai tata cara kerja sama dan koordinasi penyelesaian sengketa.
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen (PEPK) OJK Dicky Kartikoyono menyatakan mekanisme baru ini diharapkan mempermudah konsumen menyelesaikan permasalahan dengan penyelenggara jasa keuangan tanpa harus langsung menempuh jalur pengadilan. "Kalau semua permasalahan perdata yang tidak bisa diselesaikan oleh internal dispute resolution, akan masuk semuanya ke LAPS," ujar Dicky dalam acara Gerakan Bersama Pelindungan Konsumen (GEBER PK) 2027 di Jakarta, Senin (16/11).
Dalam mekanisme yang diperkuat, konsumen tetap harus lebih dulu menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara jasa keuangan melalui internal dispute resolution (IDR). Apabila konsumen dan penyelenggara tidak mencapai kesepakatan, pengaduan dapat dilanjutkan ke LAPS-SK. Penyelenggara jasa keuangan pun wajib mengikuti proses penyelesaian sengketa melalui lembaga tersebut.
Dicky menjelaskan penguatan ini menjadi pembeda dengan mekanisme sebelumnya. Jika dulu konsumen yang gagal sepakat dalam IDR bisa langsung ke pengadilan, kini mereka diarahkan menyelesaikan sengketa keperdataan melalui LAPS-SK terlebih dahulu. "Pengadilan bilang ke OJK, OJK tolong kurangi permasalahan perdata dari industri jasa keuangan yang masuk pengadilan. Selesaikan terlebih dahulu di LAPS," ujarnya menirukan arahan tersebut.
Proses penyelesaian sengketa nantinya melibatkan mediator, arbiter, dan adjudikator yang independen serta memiliki sertifikasi dan standar sesuai ketentuan. LAPS-SK berperan sebagai fasilitator dalam proses tersebut. Mekanisme ini juga diperluas untuk mencakup sengketa yang melibatkan penyelenggara di bidang sistem pembayaran.
Menurut Dicky, penguatan mekanisme bertujuan menghindari konsumen menyampaikan pengaduan berulang kali ke berbagai lembaga. "Konsumen tidak perlu pindah dari satu pintu ke pintu yang lain mengadu ini, mengadu itu. Bahkan redundant ngadu ke BI, ngadu ke OJK, ngadu ke Bapak Ibu sekalian," katanya.
Juklak Bersama OJK dan BI memberikan pedoman koordinasi kedua lembaga dalam penyelesaian sengketa, termasuk terkait kelembagaan, pelaporan, pengenaan sanksi, hingga pemberian perintah tertulis sesuai kewenangan masing-masing. Dicky menegaskan penguatan ini merupakan bagian dari upaya membangun perlindungan konsumen yang terintegrasi di tengah semakin kompleksnya layanan keuangan digital.
Ia menyoroti bahwa satu transaksi kini dapat melibatkan berbagai pihak, mulai dari bank, penyedia jasa sistem pembayaran, payment gateway, merchant, platform digital, hingga perusahaan telekomunikasi. Kondisi itu membuat konsumen kerap kesulitan menentukan pihak yang bertanggung jawab ketika terjadi masalah. Karena itu, OJK mendorong penyelenggara jasa keuangan memperkuat penanganan pengaduan internal dan memastikan konsumen memperoleh akses penyelesaian sengketa yang jelas. Penguatan LAPS-SK menjadi salah satu langkah dalam GEBER PK 2027 yang mengusung tiga pilar, yakni Empowered Consumers, Stronger Protection, dan Collaborative Action.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Wow
0
Sad
0
Angry
0
Comments (0)