Penerbangan AS Sempat Lumpuh, Trump Minta Dana Rp912 Triliun tapi Kongres Menolak

Pemerintahan Trump meminta Kongres menyetujui tambahan anggaran US$50 miliar atau Rp912 triliun untuk modernisasi sistem penerbangan nasional AS. Permintaan itu muncul setelah gangguan besar membuat penerbangan sempat terhenti. Demokrat menolak karena menilai FAA masih punya dana miliaran dolar yang belum terpakai.

Nov 16, 2026 - 08:02
Updated: 13 hours ago
0
Penerbangan AS Sempat Lumpuh, Trump Minta Dana Rp912 Triliun tapi Kongres Menolak
Penerbangan AS Sempat Lumpuh, Trump Minta Dana Rp912 Triliun tapi Kongres Menolak

Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump meminta Kongres menyetujui tambahan anggaran sebesar US$50 miliar atau setara Rp912 triliun untuk memodernisasi sistem penerbangan nasional. Permintaan itu disampaikan di tengah persoalan kelumpuhan penerbangan yang baru saja terjadi di AS. Namun, anggota Kongres dari Partai Demokrat menolak permintaan tersebut.

Demokrat menilai Administrasi Penerbangan Federal (FAA) sebenarnya masih memiliki dana miliaran dolar yang belum digunakan. Permintaan tambahan anggaran ini muncul setelah gangguan besar pada sistem wilayah udara AS pada Jumat (13/11) yang menyebabkan seluruh penerbangan di negara itu terhenti sementara.

Menteri Transportasi AS Sean Duffy mengatakan FAA membutuhkan tambahan anggaran untuk memperbarui sistem komunikasi, perangkat lunak pengatur lalu lintas udara, serta menara pengawas yang sudah usang. Dalam wawancara dengan CNN pada Minggu (15/11), Duffy membantah tudingan bahwa FAA masih memiliki cukup dana untuk melakukan modernisasi.

"Saya tidak memiliki dana dari US$12,5 miliar itu yang bisa digunakan untuk membangun arsitektur telekomunikasi baru. Saya tidak bisa membangun perangkat lunak baru untuk mengelola pesawat terbang kita di wilayah udara karena perangkat lunak itu sudah ketinggalan zaman sejak tahun 1990-an, tetapi tidak ada dana untuk itu. Tidak ada dana untuk menara. Menara kita sudah tua," kata Duffy dalam program State of the Union bersama Dana Bash.

Sebelumnya, Duffy meminta tambahan anggaran sekitar US$30 miliar atau Rp548 triliun kepada Kongres. Namun, setelah gangguan penerbangan pada Jumat (13/11), ia menaikkan permintaannya menjadi US$50 miliar atau Rp912 triliun. Trump turut mendesak Kongres segera menyetujui permintaan tersebut melalui unggahan di media sosial pada Minggu (15/11), dengan meminta para anggota parlemen "berikan uangnya, SECEPATNYA!".

Menurut Duffy, gangguan penerbangan kemungkinan berkaitan dengan proses penggantian kabel tembaga lama menggunakan sistem serat optik di fasilitas pengendali lalu lintas udara di El Dorado, Arkansas. Pekerjaan tersebut dilakukan oleh kontraktor L3Harris. Namun, belum diketahui apakah gangguan terjadi akibat kerusakan peralatan atau kesalahan kontraktor.

Di sisi lain, Partai Demokrat mempertanyakan alasan pemerintahan Trump meminta tambahan anggaran. Mereka merujuk pada undang-undang anggaran yang disahkan Partai Republik tahun lalu dan telah mengalokasikan US$12,5 miliar atau Rp228 triliun untuk FAA selama tiga tahun. Dari jumlah tersebut, sekitar US$4,75 miliar atau Rp86 triliun dialokasikan khusus untuk modernisasi infrastruktur telekomunikasi dan peningkatan sistem penerbangan. Duffy menyebut FAA baru menggunakan sekitar sepertiga dari anggaran modernisasi tersebut, dan menyatakan seluruh pekerjaan pembaruan sistem telekomunikasi dapat selesai pada awal 2029 jika pemerintah memperoleh tambahan dana.

"Yang saya butuhkan hanyalah uang untuk menyelesaikannya. Harapan saya, jika mereka memberikan uangnya hari ini, saya bisa mulai membangunnya besok," ujar Duffy.

Pada Sabtu (14/11), dua anggota DPR dari Demokrat, Rick Larsen dan Andre Carson, meminta pemerintah menjelaskan alasan FAA membutuhkan tambahan anggaran meskipun masih memiliki dana yang belum terpakai. Keduanya juga menyatakan bahwa pejabat FAA dan Kementerian Transportasi akan memberikan penjelasan kepada staf Kongres pada Senin (16/11). Sejumlah politikus Demokrat lainnya turut mengkritik prioritas belanja pemerintahan Trump yang dinilai lebih banyak mengalokasikan dana untuk penegakan hukum imigrasi dan proyek pembangunan di Washington DC dibandingkan memperbaiki sistem keselamatan penerbangan.

Senator Hawaii Brian Schatz mengatakan pemerintah memiliki tambahan anggaran sekitar US$60 miliar atau Rp1.095 triliun untuk Imigrasi dan Bea Cukai AS (ICE), dan sebagian dana tersebut dapat dialihkan untuk memperbaiki sistem penerbangan tanpa meminta tambahan uang dari wajib pajak. Senator Illinois Tammy Duckworth juga mempertanyakan prioritas pemerintah, sementara anggota DPR Rosa DeLauro menyebut permintaan tambahan US$50 miliar dari Duffy sebagai bentuk "tebusan" terhadap Kongres.

Meski demikian, tidak semua anggota Demokrat menolak tambahan anggaran. Senator Maryland Chris Van Hollen menyatakan bersedia mendukung pendanaan yang diperlukan untuk memperbaiki sistem penerbangan, dengan syarat pemerintah menjelaskan secara terbuka alasan kebutuhan anggaran tambahan tersebut kepada Kongres. "Saya akan mendukung berapa pun jumlah uang yang diperlukan untuk mengatasi masalah ini. Kita harus menyelesaikannya secara bipartisan," kata Van Hollen kepada CNN.

Dari kubu Republik, Ketua DPR Mike Johnson menyatakan akan memasukkan tambahan pendanaan FAA ke dalam paket legislasi yang akan dibahas Kongres. "Kita sebenarnya tidak membutuhkan penyelidikan untuk memahami bahwa kita memerlukan investasi lebih lanjut," kata Johnson kepada Fox News. Senator Republik Eric Schmitt mendorong pengesahan rancangan undang-undang Modern Skies Act yang mengusulkan investasi US$30 miliar atau Rp548 triliun untuk memodernisasi sistem penerbangan nasional. Namun, mekanisme pengesahan tambahan anggaran FAA masih belum jelas, sementara para anggota Kongres juga tengah merundingkan kesepakatan pendanaan pemerintah menjelang tenggat waktu 11 Desember.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Wow Wow 0
Sad Sad 0
Angry Angry 0

Comments (0)

User