Menaker Bantah Pemerintah Sudah Tunjuk Pengelola Dana Cadangan Pesangon, Aturannya Masih Digodok

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pemerintah belum menunjuk lembaga pengelola dana cadangan pesangon sebagaimana diatur UU Nomor 27 Tahun 2026. Peraturan turunan masih disusun dengan menampung masukan pengusaha, DPR, dan kementerian terkait, sehingga mekanisme penyetoran hingga besaran kewajiban belum final.

Nov 17, 2026 - 12:02
Updated: 1 day ago
0
Menaker Bantah Pemerintah Sudah Tunjuk Pengelola Dana Cadangan Pesangon, Aturannya Masih Digodok
Menaker Bantah Pemerintah Sudah Tunjuk Pengelola Dana Cadangan Pesangon, Aturannya Masih Digodok

Pemerintah memastikan belum menetapkan lembaga mana pun sebagai pengelola dana cadangan pesangon (DCP) perusahaan. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan informasi yang menyebut sudah ada lembaga penampung dana tersebut tidak benar. Kewajiban menyediakan dana cadangan pesangon sendiri telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

Menurut Yassierli, penetapan lembaga pengelola masih memerlukan proses panjang karena pemerintah harus lebih dulu menyusun aturan turunan. "Prosesnya pasti akan panjang," ujarnya saat ditemui di Gedung Vokasi Kemnaker, Jakarta Selatan, Selasa (17/11). Ia juga membantah kabar yang menyebut pemerintah telah menunjuk pihak tertentu untuk menerima setoran dana cadangan pesangon. "Saya sampaikan tidak benar ya bahwa terkait dengan informasi harus disetor ke mana. Peraturan turunannya sedang disiapkan, jadi tunggu saja," kata Yassierli.

Dalam menyusun peraturan turunan, Kemnaker akan menampung masukan dari berbagai pihak, termasuk kalangan pengusaha seperti Kadin Indonesia dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO). Pemerintah juga akan berkonsultasi dengan DPR. Yassierli menyebut dirinya akan berkoordinasi dengan Presiden Prabowo Subianto serta kementerian koordinator terkait.

Yassierli menjelaskan, penyusunan aturan turunan tidak hanya membahas penentuan lembaga penampung dana, tetapi juga mengkaji besaran angka yang harus disetor perusahaan. Menurutnya, pemerintah ingin menjaga keseimbangan agar tidak membebani perusahaan. Semangat yang dibangun saat undang-undang disusun bersama DPR adalah memberikan kepastian kepada pekerja atau buruh bahwa dana pesangon telah dialokasikan ketika mereka mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

Saat ini, ketentuan yang berlaku baru sebatas yang tertulis dalam UU Nomor 27 Tahun 2026. Rincian mekanisme penyetoran hingga besaran kewajiban masih menunggu aturan turunan rampung. Dalam Pasal 253 ayat (1), pengusaha wajib menyediakan dana cadangan pesangon sebagai sumber pembayaran hak pekerja atau buruh akibat PHK.

Ayat (2) menyebutkan penyediaan dana tersebut bertujuan menjamin terpenuhinya hak pekerja akibat PHK dengan alasan selain memasuki usia pensiun dan pekerja belum diikutsertakan dalam program pensiun. Ayat (3) mengatur dana cadangan pesangon dikelola oleh lembaga pemerintah, sedangkan ayat (4) memberikan pengecualian kewajiban bagi pengusaha usaha mikro dan kecil. Ayat (5) menegaskan ketentuan lebih lanjut diatur melalui Peraturan Pemerintah.

Bagi pengusaha yang tidak menyediakan dana cadangan pesangon, ayat (6) mengatur sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha, dan/atau pencabutan perizinan berusaha. Ayat (7) menyatakan tata cara pengenaan sanksi administratif juga akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Wow Wow 0
Sad Sad 0
Angry Angry 0

Comments (0)

User