Bapanas Pastikan Petani Bebas Jual Jagung di Atas HPP, Tak Ada Ancaman Pidana
Badan Pangan Nasional menegaskan petani jagung boleh menjual hasil panen di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP) tanpa ancaman pidana. HPP merupakan kewajiban Bulog untuk membeli saat harga pasar turun, bukan batas maksimal harga jual petani. Penjelasan ini diberikan setelah muncul kekhawatiran akibat Surat Edaran Bapanas Nomor 457 Tahun 2026 yang mengatur sanksi pelanggaran harga pangan.
Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan petani jagung tidak dilarang menjual hasil panen dengan harga di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Pemerintah menegaskan HPP adalah batas minimal pembelian yang wajib dilakukan Perum Bulog untuk melindungi petani saat harga jagung anjlok.
Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, Hermawan, menyatakan tidak ada larangan maupun ancaman pidana bagi petani yang menjual jagung di atas HPP. Menurutnya, ketika harga pasar sedang tinggi, pembelian justru dapat dilakukan oleh pihak swasta.
"Tidak ada pemerintah melarang petani menjual harga di atas HPP. Yang wajib membeli jagung Rp6.400 sesuai HPP itu adalah Bulog. Jadi pada saat harga lagi tinggi, pemerintah setop, yang beli adalah swasta," ujar Hermawan dalam pertemuan dengan asosiasi petani di Jakarta, Senin (16/11).
Ia menjelaskan HPP jagung pipilan kering diatur dalam Keputusan Kepala Bapanas Nomor 381 Tahun 2025 dan diperkuat melalui Surat Edaran Bapanas Nomor 457 Tahun 2026. HPP jagung di tingkat petani ditetapkan minimal Rp5.500 per kilogram untuk kadar air 18-20 persen tanpa ketentuan tingkat aflatoksin.
Sementara itu, HPP Rp6.400 per kilogram berlaku untuk pembelian jagung dalam kemasan dengan serah terima di gudang Bulog, kadar air maksimal 14 persen, dan aflatoksin maksimal 50 bagian per miliar (ppb). Adapun harga Rp6.250 per kilogram berlaku untuk pembelian jagung curah dengan spesifikasi kadar air dan aflatoksin yang sama.
Hermawan menegaskan ketentuan HPP tersebut ditujukan kepada Bulog. Lembaga itu wajib menyerap jagung petani ketika harga domestik turun, terutama saat panen raya. "HPP adalah Harga Pembelian Pemerintah. Pemerintah itu siapa? Bulog. Jadi yang membeli dengan harga seperti ini adalah Bulog," katanya.
Bapanas mencatat Bulog telah menyerap 240,7 ribu ton jagung produksi dalam negeri hingga pertengahan November 2026. Realisasi penyerapan pada Oktober mencapai 2.308 ton, sedangkan pada 1-15 November tercatat 3.443 ton.
Ketua Asosiasi Petani Pangan Indonesia Jember, Jumantoro, mengaku sempat khawatir surat edaran Bapanas menimbulkan polemik di lapangan. Ia mendapat informasi bahwa pedagang enggan membeli jagung petani karena takut terkena sanksi. "Kami tidak ingin surat edaran itu menjadi polemik, karena pada saat petani menjual jagungnya, alasannya dampak dari surat edaran. Takut dipenjara (kata) pedagang, sehingga kami paksa ingin ketemu. Saya terima kasih kepada Pak Deputi," ujarnya.
Setelah mendapat penjelasan Bapanas, Jumantoro mengaku lebih memahami ketentuan HPP dan menilai kekhawatiran petani selama ini muncul akibat kesalahpahaman. "Keterbukaan Pak Hermawan ini menjadi cerah buat kami. Menjadi apa? Buat kami-kami semuanya, kami selaku petani merasa bangga hari ini. Ternyata ketakutan itu karena salah persepsi," ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan penindakan terhadap pelanggaran harga pangan menyasar pelaku usaha besar, bukan petani maupun pedagang kecil. "Ketentuan denda dan penjara itu bagi yang mempermainkan harga. Dan itu berlaku untuk distributor dan produsen khusus yang level atas. Yang melakukan itu produsen dan distributor besar," kata Amran di Samarinda, Kalimantan Timur, Senin (16/11).
Surat Edaran Bapanas Nomor 457 Tahun 2026 tertanggal 10 November 2026 mengatur pengenaan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan HPP, Harga Acuan Pembelian/Penjualan (HAP), Harga Eceran Tertinggi (HET), serta harga beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Surat tersebut mengatur kepatuhan pelaku usaha untuk sejumlah komoditas, mulai dari beras, minyak goreng, telur ayam, daging ayam, jagung, gula pasir, hingga pangan pokok tertentu. Pelanggaran dapat dikenai sanksi administratif hingga pidana penjara maksimal tujuh tahun dan denda Rp1,5 miliar.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Wow
0
Sad
0
Angry
0
Comments (0)