Inggris Jatuhkan Sanksi ke 8 Perusahaan Israel, Aset Dibekukan dan Direktur Dilarang Jabat
Pemerintah Inggris menjatuhkan sanksi kepada delapan perusahaan Israel yang terlibat pembangunan permukiman ilegal di Tepi Barat, termasuk pembekuan aset dan larangan jabatan bagi sejumlah direktur. Sanksi juga dikenakan kepada organisasi Tzav 9 yang menghalangi bantuan kemanusiaan ke Gaza. Langkah ini menindaklanjuti janji Menlu Ed Miliband dan menyoroti percepatan permukiman serta rencana kawasan E1 yang dinilai mengancam solusi dua negara.
Pemerintah Inggris resmi menjatuhkan sanksi terhadap delapan perusahaan Israel yang terlibat dalam pembangunan dan perluasan permukiman ilegal di Tepi Barat yang diduduki. Sanksi ini diumumkan pada Selasa (17/11) dan mencakup pembekuan aset serta larangan bagi sejumlah direktur untuk menduduki jabatan tertentu.
Langkah tersebut bertujuan memutus aliran dana perusahaan dan membatasi kemampuan mereka mendukung pembangunan permukiman Israel di wilayah Palestina. Kedelapan perusahaan itu berperan dalam perencanaan, pembangunan, penyediaan, hingga pemasaran unit permukiman dan infrastruktur publik di kawasan permukiman Israel di Tepi Barat.
Selain perusahaan, Inggris juga menjatuhkan sanksi kepada organisasi Tzav 9 karena menghalangi pengiriman bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza. Pemerintah Inggris menyebut organisasi tersebut masih melakukan kegiatan penghalangan bantuan hingga Oktober. Akibatnya, aset organisasi dibekukan dan sejumlah anggotanya dilarang menduduki jabatan administratif.
Keputusan ini merupakan tindak lanjut dari janji Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband pada 8 September untuk mengambil tindakan terhadap percepatan pembangunan permukiman Israel. Pemerintah Inggris menilai Israel tidak hanya gagal menghentikan perluasan permukiman, tetapi juga memfasilitasi dan mendorong kegiatan tersebut.
Inggris menyoroti peningkatan persetujuan pembangunan permukiman selama pemerintahan Israel saat ini. Jumlah permukiman yang disetujui dalam empat tahun terakhir disebut melampaui total persetujuan selama 20 tahun sebelumnya. Miliband juga menyoroti rencana pembangunan kawasan E1 di Tepi Barat yang dinilai dapat mengancam keberlangsungan solusi dua negara.
"Membela solusi dua negara adalah prinsip inti dari kebijakan pemerintah ini. Oleh karena itu, pesan saya mengenai area E1 jelas: jangan mengajukan penawaran, jangan membangun, dan jangan mengambil keuntungan dari upaya melemahkan solusi dua negara," kata Miliband, seperti dilaporkan Middle East Monitor.
Dalam pernyataannya, pemerintah Inggris juga mengkritik pembatasan Israel terhadap masuknya bantuan dan perlengkapan kemanusiaan ke Gaza. Mengutip data PBB, Inggris menyebut lebih dari 150 ribu tenda dan 300 ribu terpal plastik masih tertahan di luar Gaza akibat pembatasan otoritas Israel. Banjir yang melanda wilayah tersebut baru-baru ini menyebabkan sekitar 4.000 keluarga kembali mengungsi, sementara sekitar 1,4 juta warga Palestina masih tinggal di tenda atau tempat penampungan sementara.
"Kami tidak akan tinggal diam sementara mereka yang menghalangi bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan memperdalam penderitaan warga sipil di Gaza yang tak tertahankan," ujar Miliband.
Pada 12 November, Inggris juga mengumumkan tambahan bantuan sebesar £5 juta (Rp120 miliar) kepada UNICEF untuk membantu persiapan menghadapi musim dingin di Gaza. Lebih dari 50 negara turut mendesak Israel mencabut pembatasan dan membuka akses lebih luas bagi bantuan kemanusiaan.
Paket sanksi terbaru ini dimungkinkan setelah Inggris memperluas aturan sanksi terkait pelanggaran hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional pada 13 Oktober. Aturan itu memungkinkan pemerintah menjatuhkan sanksi kepada individu maupun entitas yang terlibat dalam pelanggaran serius hukum humaniter internasional. Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri Inggris tengah mendorong undang-undang terpisah yang akan melarang impor barang dari pemukiman Israel serta membatasi layanan iklan properti di kawasan tersebut. Meski demikian, Inggris menegaskan tetap mendukung hubungan perdagangan dengan Israel di dalam wilayah yang diakui secara internasional atau "Garis Hijau".
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Wow
0
Sad
0
Angry
0
Comments (0)