Gubernur Diminta Tuntaskan UMP 2027 Sebelum 21 November, Kemnaker Yakin Tak Ada Keterlambatan
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli memastikan gubernur wajib menetapkan UMP 2027 paling lambat 21 November 2026. Kemnaker telah menyosialisasikan data ekonomi dan panduan penghitungan upah, dan para gubernur menyatakan siap memenuhi tenggat. Penetapan UMP melibatkan Dewan Pengupahan Daerah dengan mempertimbangkan KHL, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan.
Pemerintah menegaskan bahwa seluruh gubernur memiliki kewajiban menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 paling lambat 21 November 2026. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan keyakinannya bahwa para kepala daerah mampu memenuhi tenggat tersebut tanpa hambatan berarti.
Keyakinan itu muncul setelah Kementerian Ketenagakerjaan melakukan sosialisasi dan koordinasi bersama para kepala dinas pada 13 November lalu. Selain itu, pertemuan dengan gubernur, bupati, dan wali kota juga digelar di kantor Kementerian Dalam Negeri pada 16 November. Dari pertemuan tersebut, para gubernur menyampaikan kesiapan mereka menetapkan UMP sesuai jadwal yang ditentukan.
"Ini bukan tahun yang pertama buat para gubernur, ini adalah hal yang positifnya. Jadi, kami optimis. Waktu kemarin saat kita sosialisasi juga semua yakin bahwa batas 21 November untuk upah minimum provinsi mereka bisa mereka lakukan," ujar Yassierli saat ditemui di Gedung Vokasi Kemnaker, Jakarta Selatan, Selasa (17/11).
Menurut Yassierli, pengalaman para kepala daerah dalam menetapkan kebijakan pengupahan pada periode sebelumnya turut mendukung kesiapan mereka. Kemnaker sendiri telah mengirimkan surat edaran berisi data ekonomi dan ketenagakerjaan, panduan penentuan upah minimum sektoral, serta panduan estimasi besaran Kebutuhan Hidup Layak (KHL) kepada pimpinan daerah dan Dewan Pengupahan Daerah.
Sesuai jadwal pemerintah, pengumuman UMP 2027 dilakukan paling lambat 21 November 2026, kemudian disusul Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) lima hari berselang pada 26 November 2026. Gubernur wajib menetapkan UMP dan UMSP, serta dapat menentukan upah minimum kota/kabupaten dan upah minimum sektoral kota/kabupaten.
Dalam perumusannya, penetapan upah minimum melibatkan Dewan Pengupahan Daerah yang terdiri dari perwakilan pengusaha, serikat pekerja dan buruh, serta pemerintah. Dewan tersebut menggelar rapat berpedoman pada data dan panduan Kemnaker sebelum memberikan rekomendasi kepada gubernur sebagai pihak yang menetapkan kebijakan akhir.
Penghitungan upah minimum 2027 mempertimbangkan tiga variabel utama, yakni KHL, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan. Formula yang digunakan mencakup indikator pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta indeks tertentu pada rentang 0,5 hingga 1,0. Untuk mendukung akurasi, Kemnaker menyiapkan estimasi KHL berdasarkan data konsumsi rumah tangga dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS).
Komponen KHL mencakup empat aspek, yaitu pengeluaran makanan, kebutuhan pokok lainnya, kesehatan dan pendidikan, serta tempat tinggal. Estimasi KHL tingkat kabupaten/kota juga disusun melalui pendekatan klasterisasi berbasis 11 parameter karakteristik daerah. Yassierli meminta Dewan Pengupahan Daerah menjadikan data tersebut sebagai bahan pertimbangan dengan tetap mengedepankan dialog sosial guna menyerap aspirasi seluruh pemangku kepentingan di wilayah masing-masing.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Wow
0
Sad
0
Angry
0
Comments (0)