Pengguna QRIS Tembus 70 Juta, BI Soroti Risiko Kepercayaan Konsumen

Bank Indonesia mencatat pengguna QRIS menembus 70 juta dan merchant mencapai 49 juta hingga kuartal III 2026. Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta menyebut digitalisasi pembayaran telah menjangkau berbagai lapisan masyarakat, termasuk Baduy Dalam. Namun, BI mengingatkan perluasan inklusi digital harus diimbangi penguatan perlindungan konsumen karena risiko penipuan mengintai dan kepercayaan menjadi fondasi utama.

Nov 18, 2026 - 00:02
Updated: 8 hours ago
0
Pengguna QRIS Tembus 70 Juta, BI Soroti Risiko Kepercayaan Konsumen
Pengguna QRIS Tembus 70 Juta, BI Soroti Risiko Kepercayaan Konsumen

Bank Indonesia (BI) mencatat jumlah pengguna QRIS telah melampaui 70 juta orang hingga kuartal III 2026. Sementara itu, merchant yang menerima pembayaran melalui QRIS mencapai sekitar 49 juta. Data tersebut disampaikan Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta dalam acara Gerakan Bersama Pelindungan Konsumen (GEBER PK) 2027 di Jakarta, Senin (16/11).

Menurut Filianingsih, perluasan penggunaan QRIS menunjukkan transaksi digital telah menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari masyarakat. Bukan hanya di kalangan generasi muda, pembayaran digital juga digunakan oleh kelompok usia lanjut. "QRIS sudah menjangkau lebih dari 70 juta pengguna. Nah, juga sudah mencapai 49 juta merchant," ujarnya.

Digitalisasi sistem pembayaran kini merambah berbagai aktivitas ekonomi, mulai dari pusat perbelanjaan di kota besar dan kecil, pedagang kaki lima, hingga pasar tradisional. Filianingsih bahkan mencontohkan penggunaan QRIS yang telah menjangkau masyarakat di wilayah Baduy Dalam. Hal itu menunjukkan pembayaran digital semakin dekat dengan kehidupan masyarakat di berbagai daerah.

Perluasan QRIS juga membuka akses bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), masyarakat perdesaan, generasi muda, serta kelompok lanjut usia untuk masuk ke ekosistem pembayaran digital. Meski demikian, Filianingsih mengingatkan bahwa perluasan inklusi digital harus diimbangi dengan penguatan perlindungan konsumen.

Pasalnya, semakin banyak masyarakat yang menggunakan layanan pembayaran digital, semakin besar pula risiko penipuan dan kejahatan digital yang perlu diantisipasi. Menurut Filianingsih, kepercayaan masyarakat menjadi fondasi utama untuk menjaga keberlanjutan penggunaan sistem pembayaran digital. Pengalaman transaksi yang aman menjadi faktor penting agar masyarakat tetap percaya dan bersedia menggunakan layanan tersebut.

Filianingsih mengungkapkan studi terhadap 1.133 pelaku usaha kecil di Indonesia yang dipublikasikan dalam Journal of Financial Services Marketing menunjukkan persepsi risiko dapat menurunkan niat masyarakat menggunakan pembayaran digital. Bahkan, manfaat transaksi seperti cashback dan hadiah dinilai tidak cukup untuk mengembalikan kepercayaan konsumen apabila sudah tergerus akibat pengalaman buruk. "Tidak mampu lagi reward-reward atau cashback, hadiah-hadiah, tidak mampu. Begitu kepercayaan hilang mereka mengatakan tidak balik lagi ke cash, tidak pakai digital-digitalan," katanya.

Karena itu, BI menegaskan perlindungan konsumen harus menjadi bagian dari setiap inovasi sistem pembayaran. Penyelenggara tidak boleh hanya berfokus mengembangkan produk dan layanan, tetapi juga harus memastikan perlindungan konsumen tersedia. "Inovasi tanpa perlindungan akan rapuh, sementara perlindungan tanpa adaptasi akan tertinggal," ujar Filianingsih.

Penguatan perlindungan itu perlu tercermin dalam pengaturan, pengawasan, dan praktik penyelenggaraan sistem pembayaran. Cakupannya meliputi penerapan prinsip protection by design, penguatan keamanan transaksi, transparansi informasi, serta penanganan pengaduan yang efektif. Filianingsih juga mengajak masyarakat menerapkan prinsip "Kalau Ragu, Stop Dulu" untuk menghindari keputusan terburu-buru saat menerima pesan atau pemberitahuan transaksi yang mencurigakan.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Wow Wow 0
Sad Sad 0
Angry Angry 0

Comments (0)

User