Masih Ada 2.000 Desa Tak Terjangkau Internet, Papua Jadi Wilayah Terparah

Jakarta - Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan bahwa masih ada sekitar 2.000 desa di Indonesia yang belum terjangkau internet atau blankspot. Padahal, coverage internet saat ini sudah menjangkau 98 persen dari total 83.000 desa dan kelurahan di seluruh Indonesia.

Direktur Utama BAKTI Komdigi, Fadhilah Mathar, menyampaikan hal tersebut dalam acara Bakti Media Connect 2026 di Jakarta, Rabu (12/8). Ia menjelaskan bahwa wilayah dengan blankspot terbanyak berada di Papua, yang diperkirakan memiliki sekitar 700 titik blankspot yang tersebar di enam provinsi.

"Towernya, perangkat pasifnya itu sudah ada di lokasi, tapi karena prosesnya sangat sulit dan masalah keamanan, akhirnya ada beberapa puluh site yang kita akhirnya tidak bisa lanjutkan," ujar wanita yang akrab disapa Indah ini. Ia menambahkan bahwa pihaknya sedang berkoordinasi dengan pihak pertahanan dan keamanan untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur yang sudah ada.

Untuk menutup blankspot yang masih ada, BAKTI menggandeng operator seluler melalui lelang frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz. Para pemenang lelang memiliki kewajiban untuk menggelar jaringan 4G dan 5G sesuai dengan pita frekuensi yang dimenangkan. "Coverage ini bukan hanya persoalan yang perlu diselesaikan oleh pemerintah, tapi juga oleh swasta. Jadi kita semua kerja sama," tegas Indah.

Selain itu, BAKTI juga menghadirkan internet di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) melalui berbagai infrastruktur, seperti BTS 4G, jaringan serat optik Palapa Ring, dan Satelit Republik Indonesia (Satria 1) berkapasitas 150 Gbps. Hingga saat ini, BAKTI telah menghadirkan akses internet di 31.864 titik layanan publik dan sinyal 4G di 6.747 desa. Palapa Ring yang membentang sepanjang 12.148 kilometer juga telah melayani 131 lokasi Network Operation Center (NOC) di 57 kabupaten/kota non-komersial.

Indah juga menjelaskan bahwa BAKTI berperan sebagai perintis dalam menyediakan internet di kawasan 3T. Jika wilayah tersebut sudah menarik secara komersial, BAKTI memiliki opsi untuk keluar (exit). "Salah satunya adalah ketika operator seluler sudah bisa mengambil alih, (wilayah) di sini sudah bisa komersil, artinya kita pemerintah tidak harus ada di situ lagi, itu kita keluar," jelasnya. Ia menyebutkan bahwa BAKTI sudah exit dari beberapa ratus wilayah, termasuk beberapa wilayah di NTT, karena sisi komersialnya sudah tumbuh.