Pengusaha Tolak Diam, Aturan Setor Dana Pesangon ke Pemerintah Dinilai Bisa Kuras Kas Perusahaan
Apindo dan Kadin menyoroti rencana kewajiban menyetorkan Dana Cadangan Pesangon ke lembaga pemerintah. Apindo meminta harmonisasi dengan JHT, JP, dan JKP agar tidak tumpang tindih, sementara Kadin khawatir aturan ini menekan likuiditas dan daya serap tenaga kerja. Pemerintah memberi tenggat hingga Oktober 2027, namun aturan turunannya masih digodok.
Rencana pemerintah mewajibkan pengusaha menyetorkan Dana Cadangan Pesangon (DCP) ke lembaga pemerintah mendapat respons dari kalangan dunia usaha. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyampaikan sejumlah catatan penting agar kebijakan ini tidak menimbulkan persoalan baru bagi perusahaan dan pekerja.
Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani menegaskan hal paling krusial dalam penunjukan lembaga pengelola DCP adalah merancang mekanisme yang tidak menciptakan tumpang tindih kewajiban dengan program yang sudah berjalan. Program yang dimaksud antara lain Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Menurut Shinta, sejumlah perusahaan bahkan telah memiliki program dana pensiun melalui DPPK maupun DPLK.
"Sejumlah perusahaan juga telah memiliki program dana pensiun melalui DPPK maupun DPLK," ujar Shinta kepada CNNIndonesia.com, Selasa (17/11).
Shinta menilai kehadiran DCP perlu diharmonisasikan dengan seluruh mekanisme yang telah berjalan, termasuk memperjelas perbedaan fungsi antara pesangon, jaminan kehilangan pekerjaan, dan dana pensiun. Karena pembayaran pesangon dapat timbul sewaktu-waktu saat PHK, ia menekankan perlunya harmonisasi antara Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), regulasi jaminan sosial, dan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan, serta optimalisasi infrastruktur yang sudah ada.
"Penggunaan infrastruktur program eksisting yang telah berjalan perlu menjadi bagian dari evaluasi desain kebijakan, termasuk dari sisi efektivitas pengelolaan, efisiensi pembiayaan, dan akuntabilitas," kata Shinta. Ia juga mengingatkan perlunya kajian mendalam atas dampak setoran berkala terhadap likuiditas, modal kerja, dan investasi yang tidak seragam antarsektor, di samping memastikan tata kelola dana yang transparan dan akuntabel.
Dengan masih terbukanya penyusunan peraturan pelaksanaan, Apindo mendorong pemerintah melakukan kajian dampak secara komprehensif serta melibatkan dunia usaha dalam pembahasan desain kebijakan secara substantif. "Fokusnya harus pada efektivitas kebijakan dalam pelindungan pekerja dan keberlanjutan dunia usaha, bukan semata pada penentuan lembaga yang akan ditunjuk sebagai pengelola," ujar Shinta.
Sementara itu, Kadin Indonesia pada prinsipnya mendukung upaya pemerintah memberikan kepastian pembayaran pesangon dan memperkuat pelindungan bagi pekerja. Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi, dan Pemberdayaan Daerah Kadin Indonesia Erwin Aksa menilai hak pekerja memang harus tetap terjamin, termasuk ketika perusahaan menghadapi kesulitan keuangan atau melakukan restrukturisasi.
Namun, Erwin memandang rencana pemusatan pengelolaan dana cadangan pesangon pada satu lembaga harus dikaji secara komprehensif, terutama dari aspek likuiditas perusahaan, efisiensi pengelolaan dana, dan kepastian hukum. Menurutnya, kewajiban pesangon sejatinya merupakan bagian dari tanggung jawab perusahaan yang selama ini telah diperhitungkan dalam perencanaan keuangan. "Apabila seluruh perusahaan diwajibkan menyetorkan dana secara berkala kepada lembaga tertentu, maka akan terjadi perubahan signifikan dalam pengelolaan arus kas dunia usaha," ujar Erwin.
Erwin menjelaskan, dana yang sebelumnya dapat dipakai untuk operasional, membeli bahan baku, membayar pemasok, hingga ekspansi harus dialihkan ke lembaga pengelola. Kondisi ini berpotensi menekan likuiditas dan kemampuan menyerap tenaga kerja baru, terutama bagi industri padat karya, UMKM, dan perusahaan dengan modal kerja terbatas. Jika tidak dirancang dengan hati-hati, kebijakan ini dinilai berpotensi menekan likuiditas perusahaan, meningkatkan kebutuhan pembiayaan, dan pada akhirnya memengaruhi kemampuan dunia usaha dalam menyerap tenaga kerja baru.
"Kadin mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan penerapan secara bertahap, dengan memperhatikan skala usaha, kondisi keuangan perusahaan, karakteristik industri, serta kemampuan masing-masing sektor," ujar Erwin.
Sebagai informasi, pemerintah mewajibkan pengusaha menyetor Dana Cadangan Pesangon ke satu lembaga yang akan ditunjuk. Perusahaan diberikan waktu hingga Oktober 2027 untuk mulai mengalihkan dana pesangon untuk dikelola ke lembaga pemerintah yang ditunjuk, sesuai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Namun, hingga kini belum ada mekanisme lengkap mengenai kewajiban tersebut, termasuk lembaga yang menjadi pengumpul dananya, karena aturan turunan berupa peraturan pemerintah masih digodok.
Dalam Pasal 253 ayat (1) UU Nomor 27 Tahun 2026 disebutkan pengusaha wajib menyediakan dana cadangan pesangon sebagai sumber pembayaran hak pekerja atau buruh akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Ayat (2) menjelaskan penyediaan dana tersebut bertujuan menjamin terpenuhinya hak pekerja akibat PHK dengan alasan selain memasuki usia pensiun dan pekerja tersebut belum diikutsertakan dalam program pensiun. Ayat (3) mengatur dana cadangan pesangon dikelola oleh lembaga pemerintah, sedangkan ayat (4) memberikan pengecualian kewajiban tersebut bagi pengusaha pada usaha mikro dan kecil.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Wow
0
Sad
0
Angry
0
Comments (0)