Dilarang Total, 150 Ribu Pekerja Vape Terancam Kehilangan Mata Pencaharian

Lima asosiasi industri rokok elektronik nasional meminta pemerintah tidak melarang total produk legal karena lebih dari 150.000 tenaga kerja dan sekitar 1 juta orang bergantung pada sektor ini. Mereka mendukung pemberantasan narkotika dan perlindungan anak, tetapi meminta pelaku usaha dan pekerja yang taat aturan tetap dilindungi.

Nov 17, 2026 - 20:02
Updated: 7 hours ago
0
Dilarang Total, 150 Ribu Pekerja Vape Terancam Kehilangan Mata Pencaharian
Dilarang Total, 150 Ribu Pekerja Vape Terancam Kehilangan Mata Pencaharian

Jakarta, CNN Indonesia -- Rencana pelarangan total rokok elektronik di Indonesia memicu kekhawatiran serius dari pelaku industri. Lima asosiasi yang mewakili produsen, pengecer, pembuat liquid, pekerja, dan konsumen vape menyatakan sikap tegas menolak kebijakan yang berpotensi mematikan mata pencaharian ratusan ribu orang. Mereka menegaskan komitmen mendukung pemberantasan narkotika dan perlindungan anak, namun meminta pemerintah tidak menghukum pelaku usaha legal.

Dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, asosiasi yang tergabung dalam industri rokok elektronik nasional (REL) membeberkan data bahwa sektor ini menyerap lebih dari 150.000 tenaga kerja langsung maupun tidak langsung. Secara keseluruhan, sekitar 1 juta orang, termasuk keluarga pekerja, menggantungkan hidup pada industri ini. Data Kementerian Perindustrian dan asosiasi menunjukkan ada lebih dari 7.000 pelaku usaha, terdiri dari produsen dan toko ritel, dengan nilai investasi mencapai Rp31 triliun, penerimaan cukai Rp2,8 triliun pada 2025, serta nilai ekspor sekitar US$518 juta.

Ketua Asosiasi Pekerja Vape Indonesia (APVINDO) Enggar Dwi mengingatkan bahwa industri ini memiliki rantai ekonomi panjang dari produksi, pemasaran, distribusi, pergudangan, ritel, hingga layanan pendukung. Menurutnya, tekanan terhadap industri akan langsung berdampak pada penghidupan pekerja dan keluarga. "Tidak semua pekerja dapat dengan mudah beralih ke sektor lain. Jangan sampai upaya menyelesaikan satu persoalan justru menimbulkan persoalan baru berupa hilangnya mata pencaharian dan bertambahnya pengangguran," ujarnya.

Ketua Umum Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI) Budiyanto menambahkan bahwa sejak diatur dan dikenakan cukai pada 2018, industri REL telah menjadi bagian dari ekosistem legal yang perlu dilindungi. "Yang kami perjuangkan bukan hanya keberlangsungan industri, tetapi mata pencaharian banyak pelaku usaha dan pekerja beserta keluarganya. Kami mendukung penindakan tegas terhadap setiap penyalahgunaan, tetapi jangan sampai pelaku usaha dan pekerja yang legal ikut kehilangan mata pencaharian," kata Budiyanto.

Dampak nyata juga dirasakan oleh pedagang ritel. Ketua Umum Asosiasi Retail Vape Indonesia (ARVINDO) Fachmi Kurnia Firmansyah mengungkapkan bahwa sejumlah retailer menghadapi penolakan perpanjangan sewa hingga diminta mengosongkan tempat usaha akibat stigma negatif. Padahal, produk yang mereka jual legal dan resmi diperdagangkan. "Bagi kami, retail rokok elektronik adalah satu-satunya usaha untuk mencari nafkah. Ada teman-teman yang sudah mengeluarkan investasi untuk membangun toko, tetapi kini diminta pergi karena stigma yang berkembang," ucapnya.

Sementara itu, Ketua Umum Perkumpulan Pengusaha E-liquid Indonesia (PPEI) Daniel Purwanto menegaskan pihaknya menolak segala bentuk penyalahgunaan narkotika dan memastikan anggotanya tidak menjual produk yang mengandung zat terlarang. Ia juga menyoroti potensi industri dalam mendorong hilirisasi dan ekspor. "Industri ini punya potensi untuk terus meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri dan memperluas pasar ekspor. Kami berharap potensi tersebut tetap diberikan ruang untuk berkembang sejalan dengan agenda hilirisasi dan penguatan ekspor pemerintah," tuturnya.

Dari sisi konsumen, Adzie Taufik Noer Setiawan dari Asosiasi Konsumen Vape Indonesia (AKVINDO) mengingatkan bahwa pelarangan total berisiko membuat konsumen beralih ke produk ilegal yang tidak jelas asal-usul dan kualitasnya. "Kekhawatiran kami, jika seluruh produk rokok elektronik dilarang, kebutuhan konsumen tidak serta-merta hilang, tetapi justru berpotensi berpindah ke produk ilegal yang tidak jelas sumber, kandungan, maupun kualitasnya. Kondisi ini justru dapat menempatkan konsumen pada situasi yang lebih berbahaya," jelasnya.

Sebagai bentuk komitmen, kelima asosiasi menandatangani pakta integritas yang berisi dukungan terhadap pemberantasan penyalahgunaan narkotika, pencegahan akses bagi usia di bawah 21 tahun, serta penguatan kepatuhan dan pengawasan industri. Mereka berharap pemerintah membuka dialog dan menjadikan asosiasi sebagai mitra, sekaligus memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan pekerja yang menjalankan kegiatan secara legal.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Wow Wow 0
Sad Sad 0
Angry Angry 0

Comments (0)

User