Jepang Siapkan Aturan Baru, Orang Tua Diminta Dampingi Anak Saat Main Medsos

Pemerintah Jepang tengah menyiapkan langkah baru untuk melindungi anak-anak dari risiko dunia digital. Melalui Badan Anak dan Keluarga Jepang, pemerintah menyusun draf pedoman yang mengatur penggunaan media sosial dan layanan internet oleh anak, dengan penekanan pada peran orang tua dan wali.

Dalam rancangan tersebut, orang tua diminta membatasi paparan konten digital serta mendampingi anak saat menggunakan layanan daring. Pendekatan yang diterapkan tidak seragam, melainkan disesuaikan dengan usia anak. Pemerintah membagi anak berusia di bawah 18 tahun ke dalam enam kelompok usia dengan aturan dan cara pengawasan yang berbeda.

Kelompok usia hingga dua tahun mendapat perhatian khusus. Pada fase ini, perkembangan fisik dan mental anak berlangsung penting, sehingga orang tua diminta mengutamakan interaksi langsung. Orang tua juga perlu memilih konten yang boleh ditonton anak dan memastikan waktu penggunaan perangkat digital tidak berlebihan.

Memasuki usia 6-9 tahun, anak mulai diperkenalkan dengan perangkat digital untuk keperluan pendidikan. Pemerintah mengusulkan agar anak pada kelompok ini mendapat kesempatan lebih besar untuk berpikir mandiri dan mengambil keputusan sendiri saat menjelajahi internet, tentu dalam lingkungan daring yang aman dan sesuai usia.

Sementara itu, anak berusia 13-15 tahun dinilai mulai aktif berinteraksi melalui media sosial. Karena itu, draf pedoman meminta orang tua menghormati kemandirian dan privasi anak, alih-alih mengendalikan seluruh aktivitas daring mereka.

Selain melibatkan orang tua, pemerintah Jepang juga meminta sekolah berperan membekali anak dengan kemampuan menilai dan memahami risiko penggunaan media sosial. Penyedia layanan digital pun didorong membangun sistem yang memudahkan anak mencari bantuan, meminta saran, dan melaporkan masalah yang mereka temui di internet.

Japan Times melaporkan bahwa Badan Anak dan Keluarga Jepang berharap langkah-langkah tersebut dapat dibahas lebih lanjut melalui pertemuan panel ahli untuk menetapkan pedoman resmi. Pedoman ini nantinya diharapkan menjadi acuan bagi orang tua, sekolah, dan penyedia layanan digital dalam melindungi anak dari berbagai risiko penggunaan media sosial dan layanan internet.