Israel Beri Lampu Hijau, 250 Tentara Asing Mulai Masuk Gaza Lewat Misi ISF

Pemerintah Israel dilaporkan telah menyetujui pengiriman tahap awal 250 tentara asing ke Jalur Gaza, Palestina, sebagai bagian dari Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF). Persetujuan itu disampaikan melalui otorisasi kepada Amerika Serikat untuk mengerahkan pasukan multinasional tersebut.

Informasi ini mencuat setelah seorang pejabat keamanan berbicara kepada media Walla. Menurut pejabat itu, Israel memberikan wewenang kepada AS untuk mengirim 250 tentara asing yang tergabung dalam misi ISF ke Gaza.

Sejumlah negara disebut telah menyatakan kesediaan menyumbang pasukan. Mengutip Jerusalem Post edisi Senin (9/11), Indonesia, Maroko, Kazakhstan, Kosovo, Uganda, dan Albania termasuk pihak yang menyatakan komitmennya bergabung dengan ISF.

Indonesia sendiri telah lama menyuarakan niat mengirimkan sekitar 8.000 hingga 20.000 personel untuk misi tersebut, terutama sejak bergabung dengan Board of Peace pada Februari lalu. Sementara Kazakhstan menawarkan bantuan medis dan logistik, sedangkan Kosovo mengajukan dukungan keamanan serta operasi kepolisian bagi ISF.

Meski begitu, belum ada keterangan resmi mengenai negara mana yang masuk dalam gelombang pertama pengiriman pasukan ISF, jadwal keberangkatan, maupun perkiraan waktu kedatangan di Gaza. CNNIndonesia.com telah menghubungi juru bicara Kementerian Pertahanan Brigjen Rico Ricardo untuk mengonfirmasi apakah ada pasukan Indonesia yang diberangkatkan, namun belum ada jawaban.

Hal serupa terjadi pada Juru Bicara II Kementerian Luar Negeri Indonesia, Vahd Nabyl. Permintaan pembaruan dan konfirmasi terkait status Indonesia di Board of Peace serta rencana pengerahan pasukan ke ISF belum mendapat respons hingga berita ini diturunkan.

Pengerahan ISF ke Gaza merupakan bagian dari kesepakatan dalam Board of Peace. Indonesia sebelumnya berkomitmen mengirim 8.000 personel untuk misi perdamaian dan stabilisasi di Gaza, tetapi rencana itu tertunda setelah perang antara Amerika Serikat dan Iran berkobar.

Pada 29 Oktober lalu, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, menegaskan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam dewan bentukan Presiden AS Donald Trump itu bertujuan memastikan kepentingan dan aspirasi rakyat Palestina tetap menjadi prioritas dalam rencana rekonstruksi Jalur Gaza. Namun, ia menyatakan pemerintah Indonesia masih menangguhkan pembahasan mengenai Board of Peace, termasuk rencana pengiriman pasukan TNI ke Jalur Gaza.

Menurut Yvonne, penundaan itu mempertimbangkan perkembangan situasi dan dinamika keamanan di Timur Tengah yang masih sangat dinamis. Board of Peace sendiri terbentuk sebagai bagian dari rencana 20 poin yang diusulkan AS dan mendapat dukungan Dewan Keamanan PBB melalui resolusi.