Polisi Bongkar Sindikat KTP dan SIM Palsu, Lima Pelaku Ditangkap di Koja

Jajaran Polsek Koja, Jakarta Utara, berhasil membongkar praktik sindikat pembuatan dokumen kependudukan dan surat berharga palsu berupa KTP dan SIM yang dipasarkan hingga lintas provinsi. Lima orang tersangka ditangkap dalam penggerebekan di sebuah rumah di kawasan Kampung Mangga, Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja.

Kapolsek Koja, Andry Suharto, menyatakan pengungkapan kasus ini bermula dari informasi masyarakat mengenai aktivitas mencurigakan di lokasi tersebut pada Minggu (8/11) dini hari. Tim Opsnal Reskrim Polsek Koja yang dipimpin Ipda Ruswandi langsung bergerak melakukan penyelidikan dan menggerebek rumah tersangka berinisial RK pada pukul 00.10 WIB.

Dari penggerebekan itu, polisi mengamankan lima pelaku berinisial RK, FFD, R, SS, dan YPW. Berdasarkan pemeriksaan awal, sindikat ini telah beroperasi selama tiga bulan dan menjaring konsumen dari berbagai provinsi melalui WhatsApp Bisnis yang terhubung dengan media sosial Facebook.

Menurut Andry, RK, FFD, R, dan SS bertugas mencari pelanggan, mengedit dokumen menggunakan aplikasi PicsArt, lalu mencetaknya di atas kertas overlay dengan komputer sebelum ditempelkan pada bahan PVC. Dokumen palsu itu kemudian dipotong dan dipres menggunakan mesin khusus. Sementara tersangka YPW berperan mengirimkan dokumen kepada pemesan melalui jasa ekspedisi, dan pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening para pelaku setelah barang diterima.

Tarif yang dipatok sindikat ini bervariasi sesuai jenis dokumen. KTP palsu dihargai Rp200 ribu, SIM C Rp300 ribu, SIM A Rp600 ribu, SIM B1 Umum Rp1.100.000, dan SIM B2 Umum Rp1.400.000.

Selain menahan kelima tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa 129 buah SIM diduga palsu, 12 buah KTP palsu, perangkat komputer, dua unit printer Epson, mesin laminating, hingga bahan PVC. Polisi juga masih memburu satu pelaku lain berinisial N yang berstatus daftar pencarian orang (DPO).

Berdasarkan keterangan para tersangka, N merupakan pihak yang menyediakan perangkat komputer, mesin pres, alat pemotong kartu, sekaligus mengajari para tersangka cara mencetak dokumen palsu tersebut. Para pelaku terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara serta denda hingga Rp1 miliar.