Gibran Singgung Niat Mundur dari Wapres di Depan Prabowo, Mensesneg Buka Suara soal Pertemuan 2,5 Jam

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan keinginan mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Niat itu disampaikan dalam pertemuan keduanya di Istana Kepresidenan pada Selasa (10/11/2026).

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan pertemuan tersebut berlangsung sekitar dua setengah jam. Menurutnya, salah satu topik yang dibahas adalah keinginan Gibran mundur di tengah dinamika politik yang berkembang setelah putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi terkait dokumen pendidikan Gibran.

"Dalam pembicaraan itu memang Pak Wapres menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA," kata Prasetyo dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan.

Prasetyo membantah kabar yang menyebut Prabowo menolak keinginan Gibran untuk mundur. Ia menjelaskan, Presiden lebih banyak memberikan masukan dalam pertemuan itu. Gibran juga meminta kesempatan membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Wacana pengunduran diri Gibran muncul saat tekanan politik terhadap posisi Wakil Presiden menguat. Sebanyak 50 anggota DPR dari enam fraksi disebut telah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat untuk menindaklanjuti polemik dokumen pendidikan Gibran.

Persoalan ini mencuat setelah putusan MA mengenai surat keterangan penyetaraan pendidikan setara SMA yang digunakan Gibran sebagai salah satu syarat pencalonan pada Pilpres 2024. Dalam putusannya, MA menyatakan surat keterangan penyetaraan tersebut tidak sah. Sebelumnya, MK juga menyatakan tidak menemukan dokumen bukti kelulusan setara SMA Gibran dari Singapura dan Australia dalam perkara yang diperiksa.

DPR merespons perkembangan itu dengan mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat sebagaimana diatur dalam UU MD3. Mekanisme konstitusional ini dapat digunakan DPR untuk menyampaikan pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau dugaan pelanggaran hukum oleh presiden maupun wakil presiden, termasuk pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, hingga kondisi ketika presiden atau wakil presiden tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan.

Di tengah polemik, Gibran menegaskan dirinya telah menempuh pendidikan hingga jenjang sarjana di Singapura. "Ya kalau saya enggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura," ujar Gibran pada Rabu (7/10/2026). Hingga kini, polemik dokumen pendidikan Gibran masih menjadi perhatian publik dan berkembang menjadi persoalan politik di tingkat nasional.