DJPb Sumbar Satukan APBN dan APBD, Cegah Program Pembangunan Tumpang Tindih

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sumatera Barat terus mendorong sinergi antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Langkah ini ditempuh agar belanja publik lebih efektif sekaligus mencegah terjadinya tumpang tindih pendanaan antarprogram pembangunan.

Kepala Kanwil DJPb Sumbar, Kukuh Sumardono Basuki, menegaskan bahwa sinkronisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah menjadi kunci agar program prioritas pemerintah berjalan saling melengkapi. Dengan begitu, manfaat yang diterima masyarakat bisa lebih optimal. Pernyataan itu disampaikannya dalam kegiatan Media Gathering Kanwil DJPb Sumatera Barat, Selasa (27/10/2026).

Menurut Kukuh, penguatan sinkronisasi dilakukan melalui beberapa langkah, antara lain memperkuat peran Regional Chief Economist (RCE), mengharmonisasi perencanaan, serta mengintegrasikan data. Upaya tersebut bertujuan memastikan alokasi anggaran benar-benar mengikuti prioritas pembangunan nasional dan kebutuhan riil daerah.

Kukuh menjelaskan, DJPb Sumbar tidak hanya berperan sebagai penyalur dana. Pihaknya juga bertindak sebagai konsultan fiskal daerah. Melalui analisis RCE, DJPb secara berkelanjutan memetakan potensi ekonomi regional, mengevaluasi efektivitas belanja, dan memberikan rekomendasi kebijakan yang selaras antara prioritas nasional dan kebutuhan lokal.

Selain itu, DJPb Sumbar menjalin koordinasi dengan pemerintah daerah dan Forum Koordinasi Pengelolaan Keuangan Negara untuk mempertajam alokasi anggaran. Sinkronisasi dilakukan terhadap pendanaan APBN, termasuk Transfer ke Daerah (TKD) dan belanja kementerian/lembaga, dengan program yang dibiayai melalui APBD.

Dengan langkah tersebut, program prioritas seperti penanganan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, dan pembangunan infrastruktur dasar diharapkan tidak lagi mengalami tumpang tindih pendanaan. Program-program itu justru saling mendukung dalam mencapai target pembangunan.

Di sisi lain, Kanwil DJPb Sumbar juga mendorong keterlibatan media massa dalam menyampaikan informasi pengelolaan keuangan negara kepada masyarakat. Kepala Bagian Umum Kanwil DJPb Sumbar, Khairil Indra, menilai media memiliki peran strategis untuk meningkatkan pemahaman dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara.

Menurut Khairil, kolaborasi dengan insan pers diperlukan agar informasi mengenai realisasi anggaran tidak berhenti pada angka. Media diharapkan turut menjelaskan dampak program pemerintah bagi masyarakat. Ia menegaskan bahwa kolaborasi media memastikan narasi pengelolaan keuangan negara tidak hanya berkutat pada angka realisasi di atas kertas, tetapi benar-benar menyoroti dampak nyata yang dirasakan masyarakat di pelosok Sumbar.

DJPb Sumbar berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan media dapat memperkuat transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Dengan demikian, penggunaan APBN dan APBD semakin tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.