BI Siapkan Langkah Hadapi Era Suku Bunga Tinggi dan Ketidakpastian Global

Bank Indonesia (BI) menyatakan kesiapannya menghadapi era suku bunga tinggi di tengah ketidakpastian ekonomi global. Kondisi ini dipicu oleh kebijakan moneter Amerika Serikat yang diperkirakan akan berdampak pada negara berkembang, termasuk Indonesia.

Pejabat Gubernur BI Sementara, Destry Damayanti, mengungkapkan bahwa The Federal Reserve (The Fed) mempertahankan suku bunga acuan Fed Funds Rate (FFR) pada level 3,5-3,75 persen dalam pertemuan FOMC pekan ini. Namun, pernyataan Chairman The Fed, Kevin Warsh, mengindikasikan bahwa FFR tidak akan turun dalam waktu dekat, seiring dengan kinerja ekonomi dan inflasi AS yang meningkat.

Dalam sambutan virtual pada acara Editor Briefing di Parapat, Jumat (31/7), Destry menjelaskan bahwa sikap The Fed yang hawkish akan membawa perekonomian global pada situasi higher for longer, yaitu suku bunga dan inflasi yang tetap tinggi dalam jangka waktu lebih lama. Hal ini akan memengaruhi kebijakan BI dan pemerintah dalam menghadapi ketidakpastian global.

Untuk itu, BI memfokuskan diri pada upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi (pro stability), sambil tetap mendukung pertumbuhan ekonomi (pro growth). Langkah ini dilakukan melalui perpaduan kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran.

Salah satu kebijakan yang diambil adalah menaikkan BI Rate sebesar 100 basis poin sejak awal tahun, sehingga bertahan di level 5,75 persen. Kebijakan ini berdampak pada peningkatan harga aset domestik, seperti Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), yang menarik aliran modal masuk. Destry mencatat, pada awal minggu ini terjadi inflow SBN dan SRBI sebesar Rp195 triliun atau lebih dari US$10 miliar, yang dinilai penting untuk memperkuat cadangan devisa.

Di sisi inflasi, BI bersama pemerintah terus berkoordinasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Selain itu, Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dijalankan sebagai strategi baru untuk menjaga stabilitas harga dan memperkuat ketahanan pangan nasional.

Hingga Juli 2026, realisasi program optimalisasi Good Agricultural Practices (GAP) mencapai 242 program atau 137,50 persen dari target nasional. Kerja Sama Antar Daerah (KAD) juga melampaui target dengan 267 nota kesepahaman (176,82 persen), dan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) mencapai 785 program (303,09 persen). Sementara itu, Gerakan Pasar Murah (GPM) telah terlaksana 10.669 kegiatan atau 67,22 persen dari target tahunan dan akan terus dipercepat hingga akhir tahun.